Ancaman Pidana Hasil Quick Count tak Sesuai Aturan Pemilu

Penulis: usamah

KPU Minta Maaf Masih Manusia Biasa
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy’ari (Tangkapan Layar YouTube KPU)
[galeri_foto] [youtube_embed]

Bagikan

BANDUNG,TM.ID: Sebanyak 81 lembaga telah memiliki sertifikat yang diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam melakukan dan merilis hasil quick count Pilpres 2024.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy’ari Menyatakan, tidak ada hasil hitung cepat dilakukan sebelum pemungutan suara didalam negeri.

“Pengumuman hasil hitung suara (quick count atau exit poll) hanya boleh diumumkan setelah pemungutan suara Dalam Negeri (WIB) telah selesai,” ujar Hasyim dikutip Teropongmedia, Senin (12/2/2024).

Ancaman Pidana Hasil Quick Count Tak Sesuai Aturan  

Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, soal hitung cepat yang dijelaskan pada Pasal 449. Tercatat ada lima ayat di dalam pasal tersebut yang menyebut soal aturan hitung cepat.

BACA JUGA: 81 Lembaga Survei Ini Berhak Lakukan dan Merilis Hasil Quick Count Pilpres 2024

“Ayat pertama berbunyi, partisipasi masyarakat dalam bentuk sosialisasi Pemilu, pendidikan politik bagi Pemilih, survei atau jajak pendapat tentang Pemilu, serta penghitungan cepat hasil Pemilu wajib mengikuti ketentuan yang diatur oleh KPU,” kata Hasyim

Ayat kedua, lanjut Hasyim, pengumuman hasil survei atau jajak pendapat tentang Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dilakukan pada Masa Tenang.

Pada ayat ketiga, Hasyim memastikan pelaksana kegiatan penghitungan cepat hasil Pemilu wajib mendaftarkan diri kepada KPU paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara,” jelas Hasyim.

Ayat keempat, Hasyim menegaskan, pelaksana kegiatan penghitungan cepat wajib memberitahukan sumber dana, metodologi yang digunakan, dan hasil penghitungan cepat yang dilakukannya bukan merupakan hasil resmi Penyelenggara Pemilu.

Selanjutnya pada ayat kelima, pengumuman prakiraan hasil penghitungan cepat Pemilu hanya boleh dilakukan paling cepat 2 (dua) jam setelah selesai pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian barat.

“Terakhir, pada ayat keenam, Pelanggaran terhadap ketentuan ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) merupakan tindak pidana Pemilu,” Hasyim menutup.

Dengan demikian, berdasarkan penjelasan KPU dan payung hukum Pemilu maka hasil hitung cepat di luar negeri yang beredar di sosial media adalah tidak benar.

(Usk)

Baca berita lainnya di Google News dan Whatsapp Channel
Berita Terkait
Berita Terkini
eArena
eArena Raih Gelar Juara Usai Capai Match Point dan WWCD di PMSL SEA Summer 2025
Paper Rex
Paper Rex Juara VCT Masters Toronto 2025 Usai Kalahkan Fnatic 3-1, f0rsakeN Raih Gelar MVP
Welber Jardim
Welber Jardim Tak Dipanggil TC Timnas U-23, Ini Penjelasan Manajer
gunung dukono erupsi
Gunung Dukono Kembali Muntahkan Abu Vulkanik Setinggi 1.500 Meter
Atletico Madrid
Hasil Piala Dunia Antarklub: Atletico Madrid Tersingkir Meski Kalahkan Botafogo 1-0
Berita Lainnya

1

Ida Fauziyah: PKB Lahir dari Rahimnya NU

2

Link Live Streaming AVC Nations Cup 2025 Putra Indonesia Vs Australia Selain Yalla Shoot

3

Bandung Siapkan Angkot Modern Ber-AC, Supir Digaji Pemkot, Era "Ngetem" Segera Berakhir

4

PLN Majalaya Kota Gelar Program Pemasaran Keliling di Kecamatan Paseh, Jangkau 51 Pelanggan Baru

5

Ruang Inovatif untuk Anak Muda Solo Raya: Forum Eigerian Pertama Resmi Diluncurkan Perdana!
Headline
Oklahoma City Thunder
Oklahoma City Thunder Raih Gelar Juara NBA 2025 Usai Kalahkan Indiana Pacers
israel iran gencatan senjata
Trump Umumkan Israel-Iran Sepakat Lakukan Gencatan Senjata
PSG
Hasil Piala Dunia Antarklub: PSG Amankan Tiket 16 Besar Usai Kalahkan Seattle 2-0
Fabio-Quartararo-Pecco-Bagnaia
Alex Marquez Komentari Duel Sengit Marc Marquez vs Bagnaia di MotoGP Italia

Dapatkan fitur lebih lengkap di aplikasi Teropong Media.