JAKARTA, TEROPONGMEDIA.ID — Pengamat Sosial Politik dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun berpandangan, selama satu dekade masa pemerintahan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), telah terjadi kerusakan yang bersifat menyeluruh dalam sistem pemerintahan.
Ia menilai, dampak dari kerusakan tersebut memicu berbagai polemik di tengah publik.
“Saya simpulkan di kesimpulan awal, bahwa kerusakan yang terjadi selama 10 tahun itu, itu kerusakan sistemik,” ujar Ubedilah dalam tayangan yang disiarkan iNews, dikutip Kamis (11/09/2025).
Ia menuturkan, dampak dari kerusakan itu, timbul ketidakpercayaan publik terhadap pemerintahan. Bahkan, menurutnya, dunia internasional pun meragukan kredibilitas pemerintahan di era Jokowi.
“Banyak riset yang menunjukan bahwa ini faktor tidak sehat ekonomi kita. terjadi publik distrust terhadap negara. Bahkan dunia internasional tidak percaya dengan pemerintahan Pak Jokowi,” ungkapnya.
Ubedilah juga memaparkan sejumlah indikator yang, menurutnya, memperkuat dugaan adanya kerusakan sistemik. Salah satunya adalah proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang menurut klaim awal tidak akan membebani APBN. Namun realitanya, 60 persen dari pendanaannya justru berasal dari anggaran negara.
“Indikatornya investasi stagnan, bahkan IKN dikatakan tidak akan mengganggu APBN, tidak pakai APBN karena investasi masuk. Apa yang terjadi? Justru pertama permohonan IKN itu 60 persen lebih itu dari APB, karena ngga ada investasi, mereka cabut,” jelasnya.
BACA JUGA:
Reshuffle Kabinet Ala Prabowo, Ini Bedanya dengan Jokowi
Indikator lain yang disoroti adalah kegagalan janji pemerintah menciptakan lapangan kerja melalui UU Omnibus Law. Jokowi sempat menyatakan bahwa undang-undang tersebut akan membuka jutaan lapangan kerja, namun kenyataannya angka pengangguran di kalangan generasi muda masih sangat tinggi.
“Apa yang terjadi? Generasi Z menganggur 9,9 juta, itu data. Itu 5 tahun lalu Jokowi berjanji itu tahun 2024, faktanya Gen Z nganggur 9,9 juta,” katanya.
Tak hanya di sektor ekonomi, Ubedilah juga menyinggung kondisi pemberantasan korupsi yang dinilainya semakin parah. Ia menyebutkan bahwa Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melaporkan adanya peredaran dana korupsi dalam jumlah fantastis.
“Artinya korupsi merajalela, PPATK melaporkan tahun 2024 ada uang korupsi beredar Rp984 triliun, bukan Rp900 miliar tapi Rp984 triliun. Ini hampir 30% lebih APBN, ini korupsi ngeri, itu tahun 2024. dan itulah kerusakan dahsyat dari soal korupsi,” tuturnya.
Isu terakhir yang disoroti adalah kualitas demokrasi yang menurutnya mengalami kemunduran. Ia menyoroti revisi Undang-Undang yang memungkinkan Gibran Rakabuming Raka, putra Presiden Jokowi, mencalonkan diri sebagai wakil presiden.
“Mengapa demokrasi cacat ini terjadi, karena tadi rezim mempraktikan money politic, ada operasi tertentu yang membuat demokrasi tak berkualitas. Rusak demokrasi kita, di ujung kekuasannya makin rusak ketika UU dirubah demi memberi karpet merah untuk anaknya menjadi wakil presiden dengan putusan MK 90,” tegasnya.
(Saepul)
