BANDUNG, TEROPONGMEDIA.ID — Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Agung Yansusan, menekankan pentingnya pemutakhiran data secara berkala untuk memastikan bantuan sosial (bansos) tepat sasaran. Ia mengungkapkan, masih banyak ketidaksesuaian di lapangan antara data penerima dan kondisi ekonomi warga sebenarnya.
“Kami banyak mendengar laporan dari masyarakat di berbagai daerah bahwa bantuan seperti bansos, BPJS PBI, PKH, dan lainnya tidak sesuai peruntukannya. Ada yang menerima bantuan, tapi punya motor bagus atau usaha lancar. Sementara yang benar-benar membutuhkan justru tidak mendapatkan apa-apa,” ujar Agung saat diwawancarai, dikutip Selasa (29/7/2025).
Menurutnya, salah satu penyebab utama persoalan ini adalah tidak akuratnya data penerima bantuan yang tersimpan di tingkat pemerintah daerah. Oleh karena itu, ia mendorong agar proses pemutakhiran data dilakukan lebih dari satu kali dalam setahun guna menjaga akurasi dan relevansi dengan kondisi terkini masyarakat.
“Data itu harus dinamis, tidak bisa statis. Harus terus diperbarui agar yang mendapatkan bantuan benar-benar mereka yang layak dan membutuhkan,” tegasnya.
Agung juga mengajak masyarakat, khususnya para penerima bantuan sosial, untuk memiliki kepekaan dan keikhlasan dalam mengevaluasi kondisi ekonominya sendiri.
“Kalau merasa secara ekonomi sudah meningkat, mohon dengan sangat agar bantuan itu dilepas. Berikan kesempatan bagi saudara kita yang lebih membutuhkan,” pintanya
Baca Juga:
Agung Yansusan: Baca Al Quran Harus Jadi Syarat Lulus Sekolah
Agung Yansusan: Aspirasi Warga Harus Jadi Arah Pembangunan Jabar Lima Tahun ke Depan
Untuk menjamin validitas data, Agung mendorong adanya kolaborasi lintas pemerintah, mulai dari tingkat desa, kabupaten, hingga provinsi. Ia menilai sinergi antarinstansi sangat penting dalam proses verifikasi dan pendataan di lapangan.
“Biasanya ini kerja bersama. Ada yang bertugas di lapangan, ada yang proses data di kantor. Semua harus bersinergi agar hasilnya maksimal,” tutupnya.
(Virdiya/Budis)
