BANDUNG,TEROPONGMEDIA.ID – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bandung telah menerima laporan dari BPJS Kesehatan cabang Bandung terkait langkanya obat Alprazolam.
Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinkes Kota Bandung, Deborah Johana Rattu mengklaim pihaknya telah mendapatkan klarifikasi. Namun saat ini pihaknya masih menelusuri terkait kelangkaan obat tersebut.
“Saya sudah dapat klarifikasi, kita masih telusuri ya, karena ini kan baru beritanya diangkat, saya juga lagi minta klarifikasi dari Medika Antapani,” kata Deborah saat di konfirmasi Teropongmedia Selasa, (3/9/2024).
Berdasarkan informasi yang diterima pihaknya, Medika Antapani telah melakukan pemesanan dari awal Agustus. Namun saat ini obat tersebut memang belum tersedia.
“Karena kalau untuk pemesanan obat itu lewat sistem, puschasing namanya, untuk yang obat-obatan Cedera Kepala Ringan (CKR) saya sih dari Dinkes masih menunggu klarifikasi dari Medika Antapaninya,” ucapnya
“Jadi mudah-mudahan besok sudah ada jawabannya tentang permasalahannya apa, karena kan seharusnya pasien juga mendapatkan obatnya secara utuh,” tambahnya.
BACA JUGA: BPJS Kesehatan Menampik Kabar Soal Kelangkaan Alprazolam di Fasilitas Kesehatan
Menurutnya, para pengidap gangguan mental tidak perlu membeli obat-obatan di luar jika dilihat dari Perjanjian Kerjasama (PKS).
“Mereka itu harusnya wajib menjamin peserta mendapatkan obat gitu lah intinya mah,” ujarnya.
Selain itu, Deborah mengatakan, Kementrian Kesehatan (Kemenkes) telah menentukan distributor yang mengelola obat-obatan tersebut.
“Distributor itu sudah by system (pemesanannya) kalau udah by system kan sebenarnya obat-onatan itu kan sudah dari Kemenkes yang menentukan mana-mana saja kan si distrubutornya mana aja gitu,” imbuhnya.
Sebelumnya, Kepala Departemen Pengadaan Klinik Medika, Ikbal mengaku bahwa Alprazolam sudah sebulan kosong di apotek tempatnya.
“Saya mendapatkan informasi mengenai kelangkaan obat tersebut baru pagi ini,” ungkapnya, Senin (2/9/2024).
Padahal menurut data yang diterima oleh Teropongmedia, kelangkaan obat Alprazolam di mulai sejak awal bulan Agustus
Ikbal mengungkapkan, Klinik Medika mendapat obat tersebut dari PT Mercy Farma melalui distributor PT Tiara Kencana Cabang Bandung.
“Saya dapat obat itu dari distributor. Distributor itu ngambil obat dari produsen farmasi khusus untuk pelayanan program JKN, yaitu PT Mercy Pharma, yang mendistribusikan obat tersebut melalui PT Tiara Kencana Cabang Bandung yang ditunjuk oleh PT Mercy Farma,” ungkapnya.
Lebih lanjut Ikbal menjelaskan pihaknya sudah memesan obat tersebut dan sudah di tulis di buku apotekernya. Menurutnya pemesanan sudah dilakukan di bulan Agustus lalu. Namun, tak kunjung datang hingga hari ini.
“Di bulan Agustus sudah saya pesan ulang tapi ternyata masih ada kekosongan,” jelasnya.
Sebelumnya, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Bandung, Greisthy mengklaim pihaknya belum mendapat informasi terkait kekosongan obat Alprazolam dari Peserta JKN maupun dari Fasilitas Kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.
“Kami belum mendapatkan informasi terkait adanya kekosongan obat Alprazolam dari Peserta JKN maupun dari Fasilitas Kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan Cabang Bandung” ujar Greisthy dalam keterangan resminya, Selasa (3/9/2024).
Greisthy menjelaskan, bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 bahwa Fasilitas Kesehatan wajib menjamin Peserta mendapatkan obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang dibutuhkan sesuai dengan indikasi medis.
Dengan adanya kewajiban tersebut, jika terdapat kekosongan obat, Fasilitas Kesehatan tidak boleh membebankan peserta untuk mencari/mendapatkan obat secara mandiri.
Apabila peserta diketahui mendapatkan obat secara mandiri maka Fasilitas Kesehatan wajib bertanggung jawab untuk mengembalikan biaya yang telah dikeluarkan oleh peserta.
Dalam hal terjadi adanya kekosongan obat, BPJS Kesehatan mengakomodir laporan tersebut melalui Aplikasi Apotek Online sehingga hal ini dapat diketahui oleh BPJS Kesehatan dan stakeholder terkait, dalam hal ini, Dinas Kesehatan, Fasilitas Kesehatan, distributor farmasi dan atau perwakilan industri farmasi.
Karena berdasarkan Pasal 58 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 bahwa Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Fasilitas Kesehatan bertanggung jawab atas ketersediaan obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai dalam penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan sesuai dengan kewenangannya.
Bagi peserta yang mengalami kendala terkait kekosongan obat dan kendala lainnya di fasilitas kesehatan, maka peserta dapat menghubungi petugas BPJS SATU! yang ada di fasilitas kesehatan, BPJS Kesehatan Care Center 165, Aplikasi Mobile JKN, atau mengunjungi Kantor BPJS Kesehatan terdekat.
BPJS Kesehatan Cabang Bandung pun menyatakan bakal melakukan penelusuran ke Fasilitas Kesehatan terkait dan menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan.
“BPJS Kesehatan kerap kali mengadakan evaluasi kepada Fasilitas Kesehatan salah satunya
terkait keluhan kekosongan obat. Apabila terdapat fasilitas kesehatan yang tidak sesuai
dengan ketentuan maka segera akan kami tindaklanjuti dari mulai teguran sampai dengan
sanksi dan berakhir dengan putus Kerjasama,” pungkasnya.
(Rizky Iman/Budis)
