JAKARTA,TM.ID: Penyelenggaran ASEAN Queer Advocacy Week (AAW) membatalkan pertemuan komunitas Lesbian Gay Biseksual dan Transgender (LGBT) se-Asean di Indonesia. Awalnya, pertemun komunitas LGBT tersebut akan digelar di Jakarta.
4 Fakta Batalnya Pertemuan LGBT ASEAN di Indonesia
1. Relokasi ke Luar Negeri
Usai memutuskan untuk membatalkan kegiatan ASEAN Queer Advocacy Week (AAW) di Jakarta. Pihak penyelenggara merelokasi tempat acara di luar Indonesia.
“Penyelenggaran ASEAN Queer Advocacy Week memutuskan untuk merelokasi tempat acara menjadi di luar Indonesia,” ujar Penyelenggara Queer Advocacy Week, ASEAN Sogie Caucus dikutip dalam keterangannya, Kamis 13 Juli 2023.
2. Ada Ancaman
Penyelenggaran ASEAN Queer Advocacy Week (AAW) menerima serangkaian ancaman keamanan menjadi salah satu alasan acara batal digelar di Indonesia. Selain itu, melihat pertimbangan gelombang anti LGBT.
“Setelah menerima serangkaian ancaman keamanan dari berbagai pihak. Penyelenggara telah memonitor situasi dengan sangat teliti termasuk gelombang “anti LGBT” di media sosial. Keputusan yang dibuat memastikan keselamatan dan keamanan dari partisipan dan panitia,” kata Penyelenggara Queer Advocacy Week, ASEAN Sogie Caucus.
3. Dorong Dialog
Penyelenggara menegaskan meminta ASEAN dan pemerintah untuk menciptakan dialog dengan kelompok-kelompok yang terpinggirkan. Termasuk mereka yang didiskriminasi berdasarkan orientasi seksual, identitas gender, ekspresi gender, dan karakteristik seks mereka (SOGIESC).
“Visi bersama kami tentang kawasan ASEAN yang inklusif didasarkan pada keberadaan ruang aman bagi masyarakat sipil dan pemegang hak untuk belajar tentang lembaga tersebut, untuk membahas masalah yang penting bagi mereka, dan untuk secara kolektif menggunakan hak kami untuk secara bebas mengekspresikan pandangan kami tentang bagaimana ASEAN memajukan, atau tidak, hak asasi masyarakat kita,” katanya.
4. Ada Kebencian terhadap LGBT
Penyelenggara menjelaskan ancaman terhadap eksistensi kehidupan dan martabat merupakan bagian dari kenyataan sehari-hari yang dihadapi oleh kelompok LGBTQIA+.
Kebencian di dunia maya, serangan langsung terhadap para pembela hak asasi manusia, serta pembalasan terhadap pelaksanaan hak-hak sipil dan politik, merupakan masalah yang mereka hadapi dan pihaknya meminta agar pemerintah ikut turut tangan.
“Kami mendesak mekanisme hak asasi manusia ASEAN untuk memantau dan menanggapi hal ini. Dalam situasi sulit di mana kebencian membayangi komunitas kami, kami mengandalkan kekuatan kolektif kami sebagai komunitas pembela hak asasi manusia. Kepada para aktivis LGBTQIA+, tetaplah kuat, kekuatan kolektif kita sebagai sebuah gerakan akan menopang aktivisme kita,” katanya.
(Aziz/Budis)
