BANDUNG,TM.ID: Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah memulai kick off West Java Development Forum (WJDF) 2023, di Hotel Pullman, Kota Bandung, Senin (31/7/2023). WJDF digelar guna memetakan pembangunan daerah mewujudkan Indonesia Emas 2045.
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan, WJDF ini merupakan implementasi dari rencana jangka panjang pemerintah pusat. Pembangunan dimulai dari 2025 hingga 2045 untuk bersama-sama membangun Indonesia menjadi negara maju di masa depan.
Dalam WJDF ini sambung dia, seluruh elemen masyarakat di Jawa Barat akan dilibatkan dalam melakukan pemetaan dan perencanaan pembangunan jangka panjang. Harapannya, Jabar mampu menjadi salah satu provinsi termaju di Indonesia.
“Semua stakeholder yang mewakili, akan memberi pandangan-pandangan bagaimana Jawa Barat di 2045. In Syaa Allah kita menjadi provinsi yang maju. Mudah-mudahan dalam 22 tahun, Jawa Barat menjadi provinsi termaju di Indonesia di semua ukurannya, sehingga kita bisa juara seperti yang dicita-citakan di era kami sekarang,” ujarnya usai meresmikan WJDF.
WJDF 2023 Fokus ke 3 Sektor Ini
Emil menambahkan, dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) melalui WJDF ini seluruh sektor menjadi fokus. Kendati ada tiga poin utama yang akan dibedah, yakni ekonomi, lingkungan dan sumber daya manusia (SDM).
Dia berharap, keterlibatan seluruh pihak dapat memberi dampak signifikan dalam mengakselerasi pembangunan Jawa Barat.
“Namanya pembangunan tidak ada fokus khusus. Multidimensi. Tapi kalau di mata generasi milenial, yang kita lakukan survei. Tiga utama adalah ekonomi, lingkungan dan sumber daya manusia. Masukan dari masyarakat semua, karena ini perjalanan panjang dari wilayah yang istimewa,” ucapnya.
WJDF Untuk RPJP
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jabar Iendra Sofyan menjelaskan, WJDF ini merupakan langkah awal dalam menyusun RPJP 2025-20245.
Mengingat RPJP 2015-2025 tak lama lagi akan selesai, sehingga harus dipersiapkan dari sekarang supaya RPJP anyar ini kelak dapat menjadi bahan tindak lanjut kepala daerah, hasil kontestasi Pemilu 2024 kelak.
“Momentumnya sama, dengan adanya Pilkada dan Pilpres. Sehingga rencana pembangunan pun sama. In Syaa Allah mulai dari nol, (sehingga) akan terjadi sinkronisasi. Jadi gubernur terpilih nanti harus membahas RPJP dan RPJMD. RPJP ini saya sampaikan tahun depan ke KPU untuk menjadi bahan debat calon. Secara teknokrais nanti setelah dibahas, masuk ke visi dan misi gubernur,” tuturnya.
Dia menambahkan, penyusunan RPJP melalui WJDF ini harus segera tuntas di akhir tahun ini, supaya bisa diteruskan ke Kemendagri. Kemudian di 2045 akan diserahkan ke Biro Hukum Pemprov Jabar untuk ditindaklanjuti menjadi Program Legislasi Daerah (Prolegda) 2025.
Iendra melanjutkan, berhubung RPJP ini bermuara kepada masyarakat. Maka pihaknya berharap masyarakat terlibat penuh dalam memetakan rencana pembangunan jangka panjang melalui WJDF yang digelar.
Sehingga nantinya akan timbul kesinambungan kebutuhan hasil dari perencanaan yang telah dilakukan. Sebab, Iendra menegaskan bahwa RPJP sejatinya adalah milik masyarakat. Oleh karena itu, pihaknya merangkul seluruh lapisan untuk mendapatkan masukan.
“Hari ini anak-anak muda. Kedua, para senior, inohong. Jadi milenial dan kolotnial digabungkan. Metode lain, jemput bola. Kita menanyakan kepada masyarakat, apa masalah dan harapan ke depan untuk Jawa Barat 20 tahun ke depan. Setelah itu nanti kita olah, analisis. Kemudian kita tuangkan menjadi dokumen perencanaan, tentunya sesuai dengan kaidah yang sudah ditentukan,” tandasnya.
(Dang Yul/Aak)
