BANDUNG, TEROPONGMEDIA.ID — Balikpapan tengah menghadapi situasi krisis akibat kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertamax yang telah berlangsung selama dua hari.
Ketegangan semakin memuncak saat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Balikpapan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Pertamina Patra Niaga pada Selasa (20/5/2025).
Bukannya mendapat solusi, rapat justru berakhir panas hingga salah satu pejabat Pertamina memutuskan untuk walk out.
Dalam rapat yang digelar di ruang utama DPRD Balikpapan tersebut, suasana berubah tegang ketika sejumlah anggota dewan meluapkan kemarahan atas lambannya penanganan krisis. Salah satu suara paling lantang datang dari Halili Adinegara, anggota Komisi III DPRD.
“Tidak ada kata besok. Siapa yang bertanggung jawab? Masyarakat antre panjang dan kalian bilang akan normal, tapi nyatanya kosong terus,” tegas Halili, bahkan sampai menggebrak meja saking geramnya.
Baca Juga:
Penari Joget Bumbung Dipanggil Satpol PP Usai Viral, Dianggap Erotis!
Viral Battle Sound Horeg di Laut, Pengamat Sebut Bisa Mengancam Nyawa Satwa Laut!
Janji Pihak Pertamina
Ia menyebut bahwa penjelasan dari pihak Pertamina terlalu normatif, tidak menyentuh akar masalah, dan terkesan tidak serius dalam menangani keresahan warga. Menurutnya, dampak sosial dari krisis ini seharusnya menjadi prioritas utama.
Ketegangan memuncak saat Edy Mangun, Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Kalimantan, merasa tidak dapat melanjutkan diskusi karena tekanan yang tinggi dari anggota dewan.
“Kami tidak bisa melanjutkan diskusi dalam suasana yang penuh tekanan seperti ini,” ujar Edy sebelum memilih keluar dari ruangan rapat, aksi yang kemudian menuai kecaman dari anggota DPRD dan langsung menjadi viral di media sosial.
Sebelumnya, Pertamina sempat menyatakan bahwa situasi akan segera normal. Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan, Alexander Susilo, menjelaskan bahwa sebanyak 2.300 kiloliter BBM telah dikirim dari Banjarmasin dan Samarinda untuk menormalkan pasokan di Balikpapan.
“SPBU ditunjuk untuk beroperasi 24 jam agar antrean bisa ditekan,” terang Alexander dalam pernyataan resminya.
Namun fakta di lapangan menunjukkan hal berbeda. Antrean kendaraan masih mengular di sejumlah titik dan banyak SPBU yang masih melaporkan kekosongan stok BBM. Warga pun semakin cemas, dan tekanan terhadap Pertamina makin menguat.
DPRD Balikpapan tidak tinggal diam. Mereka memberikan tenggat waktu 48 jam kepada Pertamina untuk menunjukkan hasil konkret.
“Kami akan ambil langkah lebih tegas jika dalam dua hari tidak ada hasil nyata,” ujar Halili dengan nada serius.
Video aksi walk out Edy Mangun kini beredar luas di media sosial dan mengundang banyak reaksi. Netizen mempertanyakan sikap Pertamina dan menuntut transparansi serta tindakan nyata.
(Hafidah Rismayanti/Aak)
