Vlad’s App dan Ambisi Rusia Membangun Kedaulatan Digital Nasional

Penulis: Budi

Ilustrasi
[galeri_foto] [youtube_embed]

Bagikan

BANDUNG, TEROPONGMEDIA.ID – Di tengah ketegangan geopolitik yang terus memanas, Rusia melangkah semakin jauh dalam upaya membangun kedaulatan digitalnya.

Salah satu langkah terbarunya adalah pengembangan aplikasi pesan instan buatan dalam negeri bernama “Vlad’s App”, yang disiapkan untuk menggantikan dua platform komunikasi asing paling dominan, WhatsApp dan Telegram.

Langkah ini bukan sekadar pergantian aplikasi, melainkan bagian dari strategi jangka panjang Rusia untuk membatasi ketergantungan pada teknologi luar negeri serta memperkuat kontrol internal terhadap arus informasi di wilayahnya.

Vlad’s App dirancang bukan hanya sebagai alat komunikasi, tapi juga sebagai platform digital terintegrasi yang akan menjadi fondasi layanan publik daring di Rusia.

Dengan kemampuan untuk mengakses dokumen resmi, menggunakan tanda tangan digital, hingga melakukan transaksi pembayaran, aplikasi ini diposisikan sebagai jantung digital masyarakat Rusia.

Rusia kini ingin memastikan bahwa setiap pesan, transaksi, dan aktivitas digital warga negaranya berada di bawah payung kendali nasional.

Munculnya Vlad’s App tak lepas dari kekhawatiran lama pemerintah Rusia tentang pengaruh asing di dunia digital.

WhatsApp dan Telegram, yang banyak digunakan oleh masyarakat Rusia, dianggap terlalu rawan terhadap pengawasan intelijen asing dan penyebaran informasi yang tidak bisa dikendalikan oleh otoritas lokal.

Dengan meningkatnya ketegangan antara Rusia dan negara-negara Barat, termasuk dalam ranah siber, langkah ini terlihat sebagai respons strategis untuk membatasi celah digital yang dapat dimanfaatkan oleh pihak luar.

Baca Juga:

Buntut Ditangkapnya Ceo Telegram, Unduhan Telegram Meningkat Tajam

Meski pemerintah menjanjikan bahwa Vlad’s App tidak akan menyalahgunakan data pribadi dan pengguna tetap memiliki kontrol terhadap informasi mereka, banyak warga Rusia memandang proyek ini dengan kecurigaan.

Kekhawatiran tentang pengawasan massal, pelacakan aktivitas digital, dan pembatasan kebebasan berekspresi masih menjadi bayang-bayang yang sulit dihilangkan, terutama setelah pengalaman sensor ketat di masa lalu.

Untuk memastikan keberhasilan Vlad’s App, pemerintah berencana secara bertahap memblokir akses ke WhatsApp dan Telegram. Strategi ini menuai pro dan kontra.

Di satu sisi, hal ini akan mempercepat adopsi Vlad’s App secara nasional. Di sisi lain, langkah ini dianggap sebagai pembatasan akses digital yang tidak demokratis.

Dengan Vlad’s App, Rusia tidak hanya sedang membangun sebuah aplikasi, tetapi juga sedang membentuk ulang lanskap digital nasional sesuai dengan visi mereka tentang keamanan, efisiensi, dan kedaulatan.

(Budis)

Baca berita lainnya di Google News dan Whatsapp Channel
Berita Terkait
Berita Terkini
BANDUNG, TEROPONGMEDIA.ID -- Para pemimpin negara-negara berkembang yang tergabung dalam BRICS menyerukan agar negara-negara maju memenuhi tanggung jawab mereka dalam mendanai upaya global untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Seruan ini disampaikan pada hari terakhir KTT BRICS di Rio de Janeiro, Senin (7/7/2025), yang menyoroti tantangan bersama dalam menghadapi perubahan iklim, dikutip dari Reuters. Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva menekankan pentingnya peran negara-negara selatan global dalam memerangi pemanasan global. Hal ini ia sampaikan menjelang Brasil menjadi tuan rumah Konferensi Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (COP) pada November mendatang. dalam pernyataan bersama yang dirilis pada Minggu (6/7/2025), para pemimpin BRICS menegaskan bahwa bahan bakar fosil masih akan memainkan peran penting dalam bauran energi global, khususnya di negara-negara berkembang. "Kita hidup di masa penuh kontradiksi di seluruh dunia. Yang terpenting adalah kita bersedia mengatasi kontradiksi ini," ujar Menteri Lingkungan Brasil Marina Silva saat ditanya tentang rencana eksplorasi minyak di lepas pantai hutan hujan Amazon. Pernyataan bersama itu juga menegaskan bahwa pendanaan iklim adalah tanggung jawab negara maju terhadap negara berkembang, yang merupakan posisi standar negara-negara berkembang dalam negosiasi iklim global. BRICS juga menyatakan dukungannya terhadap usulan Brasil untuk membentuk dana perlindungan hutan tropis, yang disebut Tropical Forests Forever Facility. Dana ini bertujuan untuk mendukung mitigasi perubahan iklim yang dilakukan negara-negara berkembang di luar kewajiban yang ditetapkan oleh Perjanjian Paris 2015. Dua sumber yang mengetahui pembicaraan menyebutkan bahwa Tiongkok dan Uni Emirat Arab telah menyampaikan niat mereka untuk berinvestasi dalam dana tersebut dalam pertemuan dengan Menteri Keuangan Brasil Fernando Haddad di Rio. Dalam pernyataan yang sama, BRICS juga mengkritik kebijakan seperti pajak karbon lintas batas dan undang-undang anti-deforestasi yang baru-baru ini diadopsi oleh Uni Eropa. Kebijakan tersebut dinilai sebagai tindakan proteksionis yang diskriminatif dengan dalih melindungi lingkungan.
KTT BRICS Tuntut Komitmen Finansial Negara Maju untuk Krisis Iklim Global
pemisahan pemilu (6)
MK Putuskan Pemisahan Pemilu, PKB Usulkan Kepala Daerah Dipilih DPRD!
roy suryo diperiksa
Buntut Tudingan Ijazah Palsu Jokowi, Roy Suryo Diperiksa Hari Ini
banjir dan longsor bogor
Update Banjir dan Longsor Bogor: 24 Jiwa Mengungsi, 3 Meninggal
Bantuan Beras Palestina
Bantuan Pangan, Indonesia Siap Kirim 10 Ribu Ton Beras ke Palestina
Berita Lainnya

1

The Klan Unity, Puncak Acara 37th Bikers Brotherhood 1%MC Indonesia

2

Remu Suzumori Masuk Daftar 7 Aktris Paling Sukses di Jepang

3

Hyundai Siap Bawa Mobil Baru ke Indonesia, Stargezer Terbaru Siap Bikin Rival Panas Dingin?

4

Link Live Streaming Persib Bandung vs Port FC Piala Presiden 2025 Selain Yalla Shoot

5

Aston Martin Fokus Bangun Era Baru Bersama Alonso dan Stroll, Bukan Cari Pebalap Baru
Headline
Gunung Lewotobi Laki-laki Erupsi
Erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki, Jadwal Penerbangan Kupang-Maumere Terdampak
Gempa Guncang Kabupaten Pangandaran Magnitudo 5,1 Tak Berpotensi Tsunami
Gempa Guncang Kabupaten Pangandaran Magnitudo 5,1 Tak Berpotensi Tsunami
Bangunan Enam Lantai di KBU Disegel, Diduga Langgar Izin dan Aturan Tata Ruang
Bangunan Enam Lantai di KBU Disegel, Diduga Langgar Izin dan Aturan Tata Ruang
Teras Cihampelas Dibongkar? DPRD Minta Kajian Menyeluruh dan Solusi Pengganti
Teras Cihampelas Dibongkar? DPRD Minta Kajian Menyeluruh dan Solusi Pengganti

Dapatkan fitur lebih lengkap di aplikasi Teropong Media.