JAKARTA, TEROPONGMEDIA.DI — Ramai pengibaran bendera putih yang dilakukan warga di sejumlah wilayah Aceh dan menjadi sorotan publik. Aksi tersebut disebut sebagai isyarat ketidaksanggupan warga menghadapi dampak bencana sekaligus bentuk kekecewaan terhadap pemerintah dalam penanganan banjir dan longsor di Aceh.
Sejumlah media lokal membenarkan pengibaran bendera putih oleh masyarakat di beberapa daerah, antara lain Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh Timur, dan Aceh Utara. Bendera putih terlihat dipasang di depan rumah hingga fasilitas umum di wilayah terdampak bencana.
Makna Bendera Putih sebagai Simbol Menyerah
Mengacu pada Kamus Cambridge, bendera putih atau white flag merupakan simbol menyerah atau tanda bahwa seseorang tidak berniat melakukan perlawanan. Dalam konteks bencana, pengibaran bendera putih dimaknai sebagai simbol keputusasaan serta permintaan pertolongan atas kondisi yang semakin sulit.
Aksi ini dinilai mencerminkan beban berat yang dirasakan masyarakat Aceh akibat bencana berkepanjangan yang belum sepenuhnya tertangani.
Aceh Paling Terdampak Bencana di Sumatra
Aceh menjadi salah satu provinsi paling terdampak bencana hidrometeorologi di Pulau Sumatra. Sejak November 2025, wilayah ini dilanda banjir dan longsor yang meluas.
Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana per Selasa (16/122025), jumlah korban jiwa di Aceh mencapai 431 orang. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Selain itu, sebanyak 32 orang dilaporkan hilang dan sekitar 4,3 ribu warga mengalami luka-luka.
Kerusakan infrastruktur juga tercatat signifikan, meliputi 1,1 ribu fasilitas umum, 153 fasilitas kesehatan, 691 fasilitas pendidikan, 210 rumah ibadah, 261 gedung, dan 36 jembatan di 18 kabupaten dan kota.
Desakan Penetapan Status Bencana Nasional
Melihat besarnya dampak bencana, sejumlah lembaga swadaya masyarakat dan koalisi sipil mendesak pemerintah menetapkan status Bencana Nasional untuk penanganan banjir dan longsor di Sumatra, khususnya Aceh.
Salah satu desakan datang dari Koalisi Masyarakat Aceh yang menggelar aksi unjuk rasa di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Banda Aceh, Selasa (16/11/2025). Mereka menilai skala bencana sudah melampaui kapasitas pemerintah daerah, baik dalam penanganan darurat maupun pemulihan jangka panjang.
“Penetapan bencana nasional bukan semata keputusan administratif, melainkan instrumen krusial untuk menyelamatkan nyawa, percepatan pemulihan, dan mencegah pelanggaran HAM lebih luas,” kata penanggung jawab aksi, Crisna Akbar, dikutip dari ANTARA.
Baca Juga:
Alasan Bahlil Listrik di Aceh Belum Pulih: Dipaksakan Masyarakat Bisa Kecelakaan
Prabowo Kirim 125 Ribu Pakaian Batal Ekspor untuk Korban Bencana Sumatera
Somasi ke Presiden soal Keterlambatan Bantuan
Selain aksi warga, tekanan terhadap pemerintah pusat juga datang dari Auriga Nusantara, yang sebelumnya dikenal sebagai Yayasan Silvagama. Lembaga ini melayangkan somasi kepada Presiden Prabowo Subianto terkait dugaan kegagalan pengiriman bantuan ke Aceh.
Somasi bernomor 2152.17/AURIGA-1/ADM/2025 itu dikirim pada 10 Desember 2025 dan memberikan tenggat waktu 3×24 jam. Auriga menilai keterlambatan distribusi bantuan vital seperti makanan, obat-obatan, tenda, dan kebutuhan bayi telah memperburuk kondisi warga, terutama di wilayah terisolasi.
Auriga juga mengutip laporan Yayasan Hutan Alam dan Lingkungan Aceh yang menyebut bantuan dari warga Jakarta gagal diberangkatkan karena maskapai nasional diduga memprioritaskan bantuan pemerintah.
Respons Pemerintah Pusat
Di tengah kritik dan desakan tersebut, pemerintah menegaskan masih memiliki kapasitas menangani bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyatakan Presiden Prabowo telah mengerahkan sumber daya nasional secara besar-besaran.
Pemerintah telah menetapkan tujuh langkah utama, antara lain pembangunan 2.000 rumah sementara dan permanen, penyediaan anggaran melalui APBN, penyaluran dana operasional langsung ke pemerintah daerah, pengiriman 1.000 alat berat, pembangunan 50 jembatan bailey, pengerahan 50.000 personel TNI-Polri, serta pengoperasian 50 helikopter dan pesawat angkut untuk distribusi logistik udara.
(Dist)
