SEMARANG,TM.ID: Komunitas akademik Universitas Diponegoro (Undip) Semarang menyampakan sikap kritisnya terhadap Presiden Jokowi terkait situasi politik menjelang Pemilu 2024 ini.
Komunitas akademik Undip yang terdiri dari guru besar, dosen, dan mahasiswa itu menyatakan sikapnya melalui aksi unjuk rasa yang bertajuk “Indonesia Dalam Darurat Demokrasi”.
Aksi berlangsung di Taman Inspirasi Undip, depan Gedung Widya Puraya, Undip, Semarang, Jawa Tengah, Rabu (7/2/2024).
Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) Undip Prof. Suradi Wijaya Saputra menegaskan, aksi tersebut sebagai bentuk keprihatinan para guru besar, dosen, dan terutama mahasiswa, didukung para alumni akan situasi politik saat ini.
BACA JUGA: Jokowi Dihujani Petisi Kampus, PDIP: Baiknya Autokritik!
Ada 5 poin pernyataan sikap dari komunitas akademik Undip, yakni sebagai berikut:
Pertama, mengembalikan tujuan dibentuknya hukum, sebab hukum sejatinya dibuat sebagai alat mencapai tujuan negara dan bukan untuk mencapai kekuasaan.
Kedua, memastikan penyelenggaraan pesta demokrasi yang aman dan damai, serta tanpa intimidasi dan ketakutan, sesuai dengan koridor kewenangan, tugas, dan tanggung jawab masing-masing.
Ketiga, mendesak penyelenggara negara untuk menegakkan kembali pilar-pilar demokrasi Pancasila, seiring kehidupan demokrasi dewasa ini yang berjalan tidak sesuai dan mengalami kemunduran.
Keempat, mengimbau seluruh elemen bangsa untuk menjunjung tinggi kembali etika dan moral dalam berdemokrasi guna menyelamatkan kehidupan berbangsa dan bernegara dari kerusakan yang lebih parah.
Kelima, mengimbau seluruh rakyat Indonesia sebagai pemegang kedaulatan negara untuk bersama-sama menjadi garda terdepan dalam mengawal kehidupan berdemokrasi, berbangsa, dan bernegara.
“Keprihatinan itu, terutama diawali dengan runtuhnya etika dan moral sejak adanya Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang diikuti pelanggaran etika dalam kehidupan berdemokrasi,” kata Suradi, seperti dilansir Antara.
Melalui seruan itu, civitas akademika Undip berharap jangan sampai ada pelanggaran etika dalam berdemokrasi diwariskan kepada generasi muda, apalagi dianggap sebagai sesuatu yang baik.
“Mohon betul menjadi catatan kita bersama, jangan dibudayakan, jangan dilestarikan, harus kita putus sampai hari ini. Harus diwujudkan dalam kita ikut mengambil keputusan terserah hari nurani dan pikiran kita bersama dalam menilai,” katanya.
Akademisi Undip, tegas Suradi, tidak punya kepentingan sama sekali terhadap pilihan-pilihan politik, melainkan hanya untuk kepentingan nilai moral dan etika bangsa yang harus dijunjung tinggi.
Aksi tersebut diikuti sekitar 30 guru besar, dosen, dan badan eksekutif mahasiswa (BEM) se-Undip guna menyadarkan generasi muda dalam mengawal proses demokrasi di tanah air.
“Kami mewakili civitas akademica, tidak atas nama lembaga, tetapi kami sebagai anggota masyarakat di kampus Undip. Kami garisbawahi, adanya kewajiban sebagai civitas academica melakukan pemilihan yang baik sesuai hati nurani masing-masing,” katanya.
Selain itu, Suradi juga mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama mengawal proses Pemilu 2024 dengan sebaik-baiknya hingga tahap akhir agar demokrasi berjalan dengan semestinya.
Sebelumnya, civitas akademica dari berbagai perguruan tinggi juga menyampaikan pernyataan sikap, seperti UGM, Universitas Indonesia, Universitas Airlangga, dan Universitas Negeri Surabaya (Unesa).
(Aak)
