Tarif QRIS 0,3 Persen Dibebankan pada UMKM, Pemerintah Klaim Tak Ganggu Onboarding

Penulis: distopia

pajak qris Envato
Ilustrasi. (envato)
[galeri_foto] [youtube_embed]

Bagikan

JAKARTA,TM.ID: Staf Khusus Menteri Koperasi dan UKM Bidang Pemberdayaan Ekonomi Kreatif, Fiki Satari, mengatakan bahwa tarif QRIS sebesar 0,3 persen yang dibebankan kepada pelaku UMKM tidak mempengaruhi target 30 juta UMKM dapat onboarding digital pada tahun 2024.

“Saya meyakini bahwa Bank Indonesia (BI) membebankan biaya kepada pelaku UMKM itu berbanding lurus dengan apa yang selama ini difasilitasi BI kepada pengembangan UMKM,” kata Fiki saat dihubungi di Jakarta, Selasa (8/8/2023).

Fiki mengklaim hingga tahun 2023, proses onboarding UMKM untuk menggunakan QRIS tak mengalami hambatan.

Berdasarkan data Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, sudah ada 22 juta UMKM yang menggunakan QRIS di tahun 2023.

“Semua sudah on track,” kata Fiki.

BACA JUGA: IHSG Hari Ini Dibuka Menguat, Diprediksi Bakal variatif!

Untuk diketahui, Bank Indonesia menerapkan tarif baru Merchant Discount Rate (MDR) layanan QRIS untuk pelaku usaha mikro sebesar 0,3 persen yang berlaku per 1 Juli 2023.

Sementara itu, Sekretaris Jendral Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) Edy Misero mengatakan bahwa onboarding UMKM akan mempermudah pelaku UMKM untuk melebarkan usahanya ke skala yang lebih besar.

“Sekarang pola belanja masyarakat itu mayoritas sudah secara digital. Dengan adanya QRIS jadi bisa menyesuaikan transaksi dengan pola belanja masyarakat sekarang,” kata Edy.

Edy menilai penerapan tarif tersebut tidak memberatkan pelaku UMKM. Menurut Edy, jika margin keuntungan penjualan sebesar 10 persen, penjual mendapatkan keuntungan sebesar 9,7 persen meskipun ada potongan sebesar 0,3 persen tersebut.

“Kalau enggak ada QRIS dan masyarakat tidak jadi beli, malah tidak dapat keuntungan sama sekali,” kata Edy.

Menjawab pertanyaan wartawan, Edy meminta agar pemerintah memfasilitasi pelaku UMKM yang berada di daerah yang memiliki kendala untuk onboarding UMKM ke ekosistem digital.

“Kalau pemerintah ingin merealisasi target onboarding 30 juta UMKM ke ekosistem digital, ya tolong di fasilitasi dong. Kaya sinyal internet atau literasi digital para pelaku UMKM di daerah,” kata Edy.

(Dist)

Baca berita lainnya di Google News dan Whatsapp Channel
Berita Terkait
Berita Terkini
Kabupaten Bandung Barat ganti nama
Bandung Barat Terkesan Cuma Nama Arah Mata Angin, Perlukah Diganti?
produksi gabah subang
Subang Lampaui Target Produksi Gabah, Rekor Tertinggi se-Jabar
Dampak Positif dan Negatif AI
Mark Zuckerberg Rekrut Jenius AI Dunia dengan Gaji Rp13 Miliar per Bulan
Sadar Pajak
Sadar Pajak, Bukti Cinta Pada Bangsa dan Negara
Karawang Desa
Pemkab Karawang Wajibkan Transaksi Nontunai di Desa
Berita Lainnya

1

Sinergi Kampus dan Alumni, UIN Bandung Siap Dorong Lulusan Tembus Dunia Kerja Internasional

2

Gunung Semeru Erupsi Tinggi Kolom Abu Capai 1.000 Meter, Tidak Beraktivitas di Sektor Tenggara Besuk Kobokan

3

Penggalian Kabel Bawah Tanah di Bandung Kini Pakai Teknologi Canggih, Jalan Mulus Tanpa Macet

4

Tata Cara Memilih Pemain Untuk Mengisi Skuat Liga Indonesia All Star di Piala Presiden 2025

5

Pemkot Bandung Belum Beri Penjelasan Terkait Jual Beli Kursi SPMB, Masih Tunggu APH
Headline
Kemenaker Minta Pekerja Bersabar, BSU Rp 600.000 Segera Cair?
Kemenaker Minta Pekerja Bersabar, BSU Rp 600.000 Segera Cair?
Di Tengah Ketegangan dengan Israel Iran Diguncang Gempa 5,2 Magnitudo
Di Tengah Ketegangan dengan Israel, Iran Diguncang Gempa 5,2 Magnitudo
Sampah Monju - Instagram Sekda Jabar Herman Suryatman jpg
Tumpukan Sampah dan Bau Busuk 'Hiasi' Area Monju, Sekda Jabar Panik: "Era pisan!"
Tiga TPA Resmi Diduga Lakukan Pelanggaran, KLH Lakukan Penyidikan
Tiga TPA Diduga Lakukan Pelanggaran, KLH Lakukan Penyidikan

Dapatkan fitur lebih lengkap di aplikasi Teropong Media.