BANDUNG, TEROPONGMEDIA.ID – Menutup bulan pertama di tahun anggaran 2026, kinerja APBN Regional Jawa Barat menunjukkan dinamika yang menarik. Hingga 31 Januari 2026, Jabar mencatatkan defisit regional sebesar Rp1,96 triliun, dipicu oleh akselerasi belanja negara yang melampaui laju pendapatan daerah.
- Pendapatan Daerah: Pajak dan Cukai Mengalami Koreksi
Total pendapatan tercatat sebesar Rp11,09 Triliun atau baru mencapai 5,88% dari target tahunan. Angka ini mengalami kontraksi sebesar 5,89% dibandingkan periode yang sama tahun lalu (year-on-year).
Sektor Pajak
Penerimaan pajak mencapai Rp7,92 Triliun (5,26% dari target). Penurunan tipis sebesar 2,41% disebabkan oleh koreksi pada kategori Pajak Lainnya (Deposit Pajak). Meski demikian, empat jenis pajak mayoritas masih tumbuh positif, menandakan aktivitas usaha di Jawa Barat tetap stabil.
Bea dan Cukai
Mengalami perlambatan cukup dalam sebesar 18,92%. Hal ini dipengaruhi oleh tingginya restitusi pada Bea Masuk serta penurunan penerimaan Cukai Hasil Tembakau (HT) yang merosot hingga 17,60%.
“Realisasi penerimaan bea masuk minus 10,93% karena adanya restitusi,” ujar Kepala Kanwil DJBC Jawa Barat, Finari Manan, Jumat (27/2/2026).
PNBP
Menjadi angin segar dengan pertumbuhan signifikan sebesar 28,42% (yoy), mencapai Rp525,69 Miliar. Pendorong utamanya adalah kenaikan tajam pada PNBP BLU yang tumbuh hampir 100%.
- Belanja Negara: Akselerasi di Seluruh Lini
Berbanding terbalik dengan pendapatan, sisi pengeluaran justru menunjukkan tren penguatan. Total belanja negara mencapai Rp13,05 Triliun (12,75% dari pagu), tumbuh 1,44% secara yoy.
Belanja K/L
Realisasi mencapai Rp1,63 Triliun, didominasi oleh Belanja Pegawai (Rp1,29 Triliun) dan Belanja Barang (Rp262,10 Miliar).
Transfer ke Daerah (TKDD)
Penyaluran dana pusat ke daerah mencapai Rp11,42 Triliun atau 19,28% dari pagu. Komponen DAK Non-Fisik menjadi yang tercepat penyerapannya, sementara DAK Fisik dan Dana Desa terpantau belum memulai realisasi di awal tahun ini.
- Realisasi Penyaluran Tunjangan Profesi Guru (TPG) Masih Rendah
Salah satu poin krusial dalam laporan ini adalah realisasi Tunjangan Profesi Guru (TPG) yang mencapai Rp549,99 Miliar. Meskipun baru menyentuh 2,24% dari pagu, terdapat catatan penting mengenai validasi data.
Sekitar 97,76% guru tercatat belum menerima pembayaran per akhir Januari karena proses validasi di Info GTK/Dapodik. Langkah ini diambil secara ketat guna menghindari beban kerja yang tidak memenuhi syarat. Kabar baiknya, pemerintah mulai menerapkan skema pencairan bulanan (bukan lagi triwulanan) yang diharapkan dapat menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan para pendidik di Jawa Barat.
Adapun rekomendasi penyaluran Januari (1,2 juta guru ASN) telah diajukan oleh Kemendikdasmen sekaligus distribusi melalui sistem data pendidikan nasional.
