JAKARTA, TEROPONGMEDIA.ID– Pemerintah diminta untuk meminimalisir kebocoran anggaran baik di pos pendapatan negara ,terutama pajak maupun di pos belanja negara, hDPR Ri

Anggaraal itu disampaikan Anggota Komisi XI DPR RI, Anis Bryawarti dalam keterangannya, Rabu (25/12/2024).

Anis menjelaskan meskipun audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) sudah dilakukan setiap tahun namun potensi kebocoran anggaran masih tetap ada.”Apalagi sudah ada audit yang dilakukan oleh BPK dalam LKPP setiap tahunnya.Tapi potensi kebocoran APBN masih tetap ada,” ucap Anis.

Dia juga menyoroti indikator tingginya kebocoran anggaran yang tercemin dalam angka ICOR (Incremental Capital Output Ratio) sebesar 6,5. ICOR sendiri adalah parameter yang menunjukkan efisiensi investasi di suatu negara. Semakin kecil angka ICOR maka semakin efisien biaya investasi untuk menghasilkan output tertentu.

Selanjutnya, ia mengungatkan bahwa penurunan indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia dalam beberapa tahun terakhir mencerminkan masalah yang masih ada dalam pengelolaan anggaran negara.

BACA JUGA: Kenaikan PPN 12% Untuk Barang Mewah, Anggota DPR RI Usul Ini!

“Artinya investasi di Indonesia menjadi tidak kompetitif. Selain itu, bisa terlihat dari angka indeks Persepsi Korupsi Indonesia yang terus mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir,” jelasnya.

(Agus Irawan/Usk)