JAKARTA, TEROPONGMEDIA.ID — Presiden Prabowo Subianto menaruh perhatian serius terhadap pemerataan akses pendidikan tinggi di Indonesia. Dari total sekitar 9,9 juta mahasiswa aktif, tercatat baru sekitar 1,1 juta mahasiswa yang menerima beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah.
Kondisi tersebut dinilai belum ideal, mengingat beasiswa menjadi salah satu instrumen utama negara dalam memastikan kelompok masyarakat kurang mampu tetap dapat mengenyam pendidikan tinggi.
Karena itu, Presiden Prabowo meminta jajaran menterinya untuk melakukan evaluasi menyeluruh dan perhitungan ulang terhadap skema beasiswa yang ada, agar jumlah penerima dapat ditingkatkan secara signifikan.
Pemerintah Diminta Formulasikan Ulang Skema Beasiswa
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjelaskan, arahan tersebut disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo dalam rangka memperluas akses pendidikan universitas.
“Nah di situlah juga Bapak Presiden memberikan arahan kepada kami, terutama Men-Dikti Saintek dan kami sebagai Mensesneg, untuk mencoba menghitung ulang dan memformulasikan ulang bagaimana memperbesar sebanyak-banyaknya penerima beasiswa,” ujar Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (15/1/2026).
Menurutnya, evaluasi tidak hanya menyasar kuantitas penerima, tetapi juga efektivitas penyaluran agar beasiswa benar-benar tepat sasaran.
Beasiswa LPDP Diminta Fokus ke Jurusan STEM
Selain KIP Kuliah, Presiden Prabowo juga memberikan perhatian khusus terhadap alokasi beasiswa LPDP. Ia mendorong agar porsi beasiswa LPDP diperbesar untuk bidang Sains, Teknologi, Teknik, dan Matematika (STEM).
Prabowo bahkan menginginkan agar alokasi beasiswa LPDP untuk jurusan STEM dapat mencapai lebih dari 80 persen.
“Tadi beliau memberikan arahan agar alokasi peruntukan beasiswa LPDP diperbanyak ke STEM. Beliau berharap bisa mencapai di atas 80 persen,” kata Prasetyo.
Langkah ini sejalan dengan fokus pemerintah dalam mengejar ketertinggalan Indonesia di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dibandingkan negara lain.
Kejar Ketertinggalan Iptek dan Daya Saing Global
Menurut Prasetyo, kebijakan ini bukan semata soal angka, melainkan strategi jangka panjang pembangunan nasional.
“Karena kita memang konsentrasi untuk mengejar ketertinggalan kita terlebih dahulu dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi,” jelasnya.
Pemerintah menilai penguatan SDM berbasis sains dan teknologi menjadi kunci meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global, terutama menghadapi tantangan industri, digitalisasi, dan transformasi ekonomi.
Baca Juga:
Prabowo Kumpulkan 1.200 Guru Besar di Istana, Indonesia Minim Dokter!
Skema Hibah Riset Diubah, Insentif Dosen Peneliti Cair Langsung di 2026!
Dialog Presiden dengan 1.200 Akademisi
Arahan soal beasiswa ini disampaikan dalam rangkaian agenda Presiden Prabowo yang mengumpulkan 1.200 akademisi, terdiri dari rektor dan guru besar perguruan tinggi negeri maupun swasta, di Istana Kepresidenan Jakarta.
Pertemuan tersebut menjadi ruang dialog antara pemerintah dan kalangan akademisi untuk membahas kondisi nasional, geopolitik global, hingga rencana besar pembangunan Indonesia ke depan.
“Ini bagian dari agenda Bapak Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan untuk berdiskusi dan menyampaikan pandangan-pandangan beliau,” ujar Prasetyo.
Pendidikan sebagai Pondasi Indonesia Emas 2045
Prasetyo menegaskan, perhatian besar Presiden Prabowo terhadap pendidikan sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045.
Menurutnya, selain swasembada pangan dan energi, pendidikan dan kualitas sumber daya manusia merupakan pondasi utama pembangunan jangka panjang.
“Kita pahami pendidikan adalah salah satu pondasi dan faktor kunci. SDM menjadi penggerak utama menuju Indonesia Emas 2045,” pungkasnya.
Pertemuan Presiden dengan para akademisi tersebut digelar secara tertutup karena membahas banyak aspek teknis kebijakan pendidikan tinggi dan pengembangan sumber daya manusia nasional.
(Dist)
