JAKARTA, TEROPONGMEDIA.ID — Presiden Prabowo Subianto mengumumkan rencana besar untuk melakukan rasionalisasi jumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia. Dari sekitar 1.000 entitas pelat merah yang ada saat ini, pemerintah akan memangkasnya menjadi hanya sekitar 200 perusahaan utama.
Kebijakan tersebut disampaikan Prabowo dalam Forbes Global CEO Conference di Hotel St. Regis, Jakarta, pada Rabu malam (15/10/2025).
Ia menegaskan, bahwa langkah ini merupakan bagian dari reformasi ekonomi nasional yang berorientasi pada efisiensi dan tata kelola yang modern.
“Kami akan memangkas dari 1.000 BUMN menjadi jumlah yang lebih rasional mungkin 200, atau 230 hingga 240 perusahaan dan menjalankannya dengan standar internasional,” ujar Prabowo.
Presiden pun menugaskan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara untuk mengeksekusi kebijakan tersebut secara bertahap, dengan menekankan prinsip transparansi, profesionalisme, dan sinergi antarperusahaan negara.
Dorong Efisiensi dan Profesionalisme Global
Prabowo menilai, langkah rasionalisasi ini tidak hanya sekadar penggabungan atau penutupan perusahaan, tetapi juga penataan ulang struktur BUMN agar dapat beroperasi layaknya korporasi global.
Ia menekankan pentingnya penerapan standar bisnis internasional dalam pengelolaan BUMN, baik dari segi manajemen keuangan, tata kelola perusahaan, maupun strategi ekspansi ke luar negeri.
Pemerintah juga akan membuka peluang bagi talenta terbaik dari dalam dan luar negeri untuk mengisi posisi strategis di perusahaan pelat merah.
“Saya telah mengubah regulasi. Sekarang ekspatriat, non-Indonesia, bisa memimpin BUMN kami,” tegas Prabowo.
Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing dan mempercepat transformasi manajerial BUMN, yang selama ini dinilai belum optimal dalam menghadapi persaingan global.
Baca Juga:
Pemerintah Bakal Putihkan Kredit Macet di Bawah Rp1 Juta, Warga Bisa Ajukan KPR Rumah Subsidi
Mahfud MD Bongkar Indikasi Mark-Up dan Risiko Kedaulatan di Balik Proyek Kereta Cepat Whoosh
Sinergi Politik dan Ekonomi
Dalam forum internasional tersebut, Prabowo juga menyinggung pentingnya keterpaduan antara kebijakan politik dan ekonomi. Ia menilai masih banyak pemimpin politik di dunia, termasuk di Indonesia, yang belum memahami secara mendalam dinamika bisnis dan data ekonomi.
Akibatnya, kata Prabowo, sering muncul kebijakan yang tidak rasional atau kurang berdampak efektif terhadap pembangunan ekonomi nasional.
“Banyak pemimpin politik yang tidak sepenuhnya memahami dunia bisnis dan ekonomi. Padahal, keduanya saling terkait erat,” ujarnya.
Oleh karena itu, Prabowo mendorong munculnya generasi pemimpin muda yang memiliki kemampuan teknokratis dan literasi ekonomi yang kuat.
“Sekarang menjadi kewajiban bagi para pemimpin muda Indonesia yang ingin terjun ke politik untuk memahami bisnis dan ekonomi,” pungkasnya.
Rencana besar ini menjadi bagian dari agenda reformasi struktural pemerintahan Prabowo, yang bertujuan untuk menciptakan BUMN yang ramping, efisien, dan berdaya saing tinggi.
(Dist)
