Perludem: Lindungi Wartawan dari Kriminalisasi Jelang Pemilu 2024

kriminalisasi wartawan
Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini. (Antara)

Bagikan

MEDAN,TM.ID: Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini mengatakan, perlindungan wartawan dari upaya kriminalisasi merupakan salah satu langkah untuk menjamin independensi wartawan menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

“Lindungi wartawan dari kriminalisasi untuk menjamin independensi. Jangan sampai terjadi kriminalisasi, ya, kepada wartawan karena mau bagaimana pun ‘kan mereka bekerja dalam ruang-ruang yang kadang-kadang berseberangan dengan kekuasaan, dengan pejabat,” kata Titi di Medan, Sumatera Utara, Sabtu (11/2/2023).

Titi menjelaskan, wartawan cenderung merasa tidak bebas dalam menciptakan karya jurnalistik ketika mengalami intimidasi dan bayang-bayang kriminalisasi.

Padahal, kata Titi, wartawan yang mampu menyajikan berita yang independen dan berimbang akan menjadi sarana bagi publik untuk membantu mereka membuat keputusan dengan baik.

“Ini yang harus betul-betul diperhatikan. Bagaimana wartawan dan produk jurnalistik mereka itu betul-betul dihargai dan dilindungi,” ucap Titi.

BACA JUGA: 100 Tahun Fatmawati, Dari ;Support System Bung Karno Hingga Dirikan Rumah Sakit

Di sisi lain, Komunikolog dari Universitas Pelita Harapan (UPH) Emrus Sihombing menegaskan, bahwa perlindungan terhadap independensi wartawan sangatlah penting mengingat audiens dari media memiliki preferensi politik masing-masing.

Tidak hanya intimidasi yang berasal dari pihak yang sedang berkuasa, tetapi juga berasal dari kekuatan politik tempat media tersebut bernaung.

Bagi Emrus, profesi wartawan mampu menjanjikan proporsionalitas pemberitaan mengenai berbagai kekuatan politik yang kini tengah bergulir di tengah masyarakat. Berbagai media yang dinaungi oleh pemilik kekuatan politik tertentu pun mestinya tidak menjadi pengecualian.

“Saya menekankan bahwa pemilik media (seharusnya) tidak menjadi pengambil keputusan di partai politik. Sebaliknya, pengambil keputusan di partai politik tidak seharusnya menjadi pengambil keputusan di media,” ucap Emrus.

Langkah tersebut, kata Emrus, dapat memastikan media tidak akan melakukan pencitraan sesuai dengan agenda-agenda politik dari penguasa tertentu.

“Independensi ini penting. Harus selalu dijaga,” pungkas Emrus.

(Dist)

Baca berita lainnya di Google News dan Whatsapp Channel
Berita Terkait
Berita Terkini
Kasus Rita seret politisi Nasdem
Kasus Gratifikasi Rita Seret Politisi Nasdem, Ahmad Ali Dipanggil KPK
JAKARTA,TEROPONGMEDIA.ID -- Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk memberantas korupsi di sektor minyak dan gas (migas) demi kepentingan rakyat.
Prabowo Bertekad Berantas Korupsi Migas, dr. Ali Mahsun ATMO: Tata Kelola dan Subsidi Harus Dirombak Total
Bank Emas Respon OJK-Antam
Bank Emas Diresmikan, Begini Respon OJK-Antam
Suami Asri Welas
Asri Welas Ungkap Fakta Mengejutkan: 17 Tahun Menikah, Tak Mengenal Sosok Suami
Arsenal
Catatan Menarik Nottingham Forest vs Arsenal, The Gunners Mandul
Berita Lainnya

1

Daftar Pajak Isuzu Panther, Semua Tipe Lengkap!

2

Daftar Pajak Kijang Diesel, Semua Tipe Lengkap!

3

Inflasi Kota Bandung Hingga 10 Persen Akibat Lonjakan Harga Jelang Ramadan

4

Peluncuran Bank Emas, Prabowo: Pertama dalam Sejarah Bangsa Indonesia

5

Kulineran di Bandung? Ini 5 Street Food yang Wajib Kamu Datangi
Headline
55 Rumah Terdampak Pergerakan Tanah Terjadi di Kampung Margamulya Tasikmalaya
90 Rumah Terdampak Pergerakan Tanah di Kampung Margamulya Tasikmalaya
Pemkot Bandung Bakal Larang Kegiatan Sahur On The Road
Ramadan Nanti, Pemkot Bandung Bakal Larang Kegiatan Sahur On The Road
Real Madrid
Real Madrid Unggul Tipis Atas Sociedad di Copa del Rey 2024/2025
Manchester United
Laga Dramatis Liga Inggris, Manchester United Taklukan Ipswich Town 3-2

Dapatkan fitur lebih lengkap di aplikasi Teropong Media.