BOGOR, TEROPONGMEDIA.ID – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Golkar, Fetty Anggraenidini, melaksanakan kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan bersama warga Kelurahan Tegal Gundil, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor.
Kegiatan ini menjadi ruang dialog terbuka antara wakil rakyat dan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi secara langsung, terutama terkait penyaluran bantuan sosial.
Dalam pertemuan tersebut, Fetty menyoroti pentingnya pengawasan bersama guna memastikan bantuan pemerintah benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.
Soroti Dugaan Penyimpangan Penerima Bantuan
Fetty mengungkapkan masih ditemukannya dugaan penyimpangan dalam penyaluran bantuan sosial. Ia mencontohkan kasus yang sempat viral, di mana penerima bantuan dinilai tidak sesuai dengan kondisi ekonomi yang seharusnya.
“Penyimpangan penerima bantuan itu banyak. Yang kemarin lagi viral itu, ditempelin stiker keluarga miskin tahunya rumahnya gede, punya mobil. Makanya kita harus terus awasi. Jadi supaya bantuan dari negara itu tepat sasaran,” ujar Fetty.
Menurutnya, validasi dan pembaruan data penerima bantuan harus dilakukan secara berkala agar tidak menimbulkan kecemburuan sosial di tengah masyarakat. Ia juga mendorong partisipasi aktif warga dalam melakukan pengawasan.
Baca Juga:
Siswa Bogor Terima PIP Aspirasi Fetty Anggraenidini, Pendidikan Jadi Prioritas
Fetty Anggraenidini Siap Kawal Usulan Pembangunan SMAN Baru di Bogor Utara
Evaluasi Bantuan dan Status Kemiskinan Ekstrem
Dalam dialog tersebut, Fetty turut menjelaskan kebijakan evaluasi bagi keluarga penerima bantuan kategori kemiskinan ekstrem. Ia menyampaikan bahwa terdapat batas waktu evaluasi setelah lima tahun menerima bantuan.
“Jadi setelah kasih bantuan lima tahun, keluarga ini sudah dianggap keluar dari kemiskinan ekstrem. Jadi si bantuan itu sebetulnya tidak sampai meninggal. Makanya mungkin ada anaknya yang kerja, atau ada salah satu anggota keluarganya yang sudah bekerja,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa kebijakan tersebut bertujuan untuk mendorong kemandirian keluarga penerima manfaat. Namun demikian, proses evaluasi harus dilakukan secara objektif dengan mempertimbangkan kondisi nyata di lapangan.
Perlu Solusi bagi Warga yang Masih Membutuhkan
Riki Robiansyah yang turut hadir dalam kegiatan tersebut menyampaikan bahwa kebijakan pembatasan bantuan memang memiliki sisi edukatif, namun tetap perlu solusi bagi warga yang memang masih membutuhkan.
“Satu sisi mengajarkan supaya tidak ketergantungan terhadap bantuan. Tapi satu sisi memang kita dihadapkan terhadap bilamana memang si orang tersebut ternyata butuh bantuan. Ya harus ada solusinya, tentunya ada langkah-langkah yang memang harus kita lakukan,” ungkapnya.
Ruang Dialog dan Aspirasi Warga
Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di Kelurahan Tegal Gundil berlangsung interaktif dengan berbagai aspirasi yang disampaikan warga. Selain persoalan bantuan sosial, warga juga menyampaikan harapan terkait peningkatan kesejahteraan dan pelayanan publik.
Fetty menyampaikan apresiasi atas partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan tersebut.
“Haturnuhun kepada warga Kelurahan Tegal Gundil yang telah hadir dan menyampaikan aspirasi dalam kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan Bogor Utara. Semoga ikhtiar dan komunikasi yang terjalin membawa perubahan nyata serta kesejahteraan bagi seluruh warga Kota Bogor,” tulisnya dalam caption, dikutip pada Selasa (24/2/2026).
Melalui kegiatan ini, diharapkan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan semakin kuat, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
(Magang UIN Sunan Gunung Djati Bandung/Khusnul Yulida)
