BOGOR, TEROPONGMEDIA.ID – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Golkar, Fety Anggraenidini melaksanakan kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan pada Jumat (20/2/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Fetty menerima beragam aspirasi dari masyarakat Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor.
Camat Bogor Utara, Riki Robiansyah mengatakan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor memiliki aset lahan seluas kurang lebih 3.000 meter persegi di Kampung Sawah, Kelurahan Tanah Baru dan lokasi ini sangat potensial untuk pembangunan SMAN baru.
“Kami menyampaikan harapan agar ada tambahan atau dibangunkan SMA Negeri baru oleh provinsi. Kebetulan di Kelurahan Tanah Baru ada aset pemkot yang lumayan luas, di atas 3.000-an (meter persegi),” ucap Riki.
Meski telah diusulkan kepada Pemkot Bogor sejak tahun 2025, namun hingga kini belum jelas kapan sekolah itu dibangun.
Riki berharap kehadiran Fetty sebagai perwakilan rakyat dari Komisi V DPRD Jawa Barat dapat mendorong Pemprov Jabar untuk merealisasikan sekolah baru di wilayah ini.
“Beliau bisa menjadi jembatan sarana untuk menampung aspirasi masyarakat, khususnya di dapil Kota Bogor. Legislatif tentunya bisa berkomunikasi dengan eksekutif di Provinsi Jawa Barat sehingga ada kebijakan yang dirasakan langsung oleh warga,” paparnya.
Baca Juga:
Menanggapi usulan tersebut, Fetty Anggraenidini menyatakan komitmennya untuk mengawal aspirasi ini di tingkat provinsi. Sebagai anggota legislatif dari daerah pemilihan (dapil) Kota Bogor yang membidangi Kesejahteraan Rakyat (Kesra), kata dia, pentingnya ketersediaan sarana pendidikan yang merata.
“Sebagai perwakilan rakyat, tentu sudah menjadi kewajiban kami untuk menjadi jembatan bagi aspirasi masyarakat, khususnya di Kota Bogor,” ujarnya.
Ia menambahkan Komisi V akan berupaya menjalin komunikasi intensif dengan pihak eksekutif di Provinsi Jawa Barat agar usulan pembangunan SMA Negeri di Tanah Baru dapat segera masuk dalam kebijakan strategis.
Fetty berharap kolaborasi antara legislatif dan eksekutif ini dapat melahirkan solusi nyata bagi permasalahan pendidikan di Jawa Barat.
“Kami akan memfasilitasi dan memastikan keluhan serta harapan warga didengar, sehingga kebijakan yang diambil nantinya benar-benar dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat,” katanya.
