Pemerintah Hentikan Bantuan Beras 10 Kg Mulai Hari Ini

Pemkot Bandung mendorong beras jenis SPHP (Stabilitas Pasokan Harga Pangan) untuk masuk ke retail. (Foto: Rizki Iman / Teropong Media)

Bagikan

BANDUNG, TEROPONGMEDIA.ID – Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo menyatakan, pemerintah menghentikan penyaluran bantuan beras 10 kilogram Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) mulai hari ini, Jumat (7/2/2025).

“Bantuan pangan beras yang sedianya dialokasikan untuk Januari dan Februari ditunda terlebih dahulu. Serta SPHP beras dihentikan sementara yang efektif mulai 7 Februari 2025,” kata Arief melalui keterangan tertulis, dikutip Jumat (7/2/2024).

Menurut Arief, kebijakan tersebut berdasarkan hasil Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) bidang Pangan pada 31 Januari 2025.

Bapanas juga telah mengirimkan surat kepada Direktur Utama Perum Bulog bernomor 31/TS.03.03/K/02/2025 tertanggal 6 Februari.

“Tentu kami di Badan Pangan Nasional menindaklanjuti hasil Rakortas Bidang Pangan, sehingga telah disampaikan surat kepada Bulog untuk menunda bantuan pangan dan SPHP beras. Untuk SPHP beras dihentikan sementara per 7 Februari karena telah berjalan dari Januari,” kata Arief

Bapanas mencatat, lanjut Arief, realisasi SPHP beras sampai 6 Febuari 2025, di tingkat konsumen telah tersalurkan 89,2 ribu ton atau 29,74 persen dari yang dialokasikan 300 ribu ton.

BACA JUGA: Realisasi Impor Beras Capai 2,2 Juta Ton, Bulog Pastikan Stok SPHP Memadai

Arief beralasan, dihentikan sementara bantuan pangan beras karena proses pemutakhiran data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek).

“Kebijakan penundaan ini seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, agar Bulog bisa fokus melakukan penyerapan panen petani hingga 3 juta ton setara beras dan juga sebagai upaya pemerintah menjaga harga petani selama panen raya yang diperkirakan dari Februari sampai April,” jelasnya.

Tak bisa dipungkiri, kata Arief, program intervensi beras seperti bantuan pangan dan SPHP selama ini telah menjadi instrumen pengendalian inflasi, terutama inflasi volatile food atau inflasi pangan.

“Kami juga ingin meminta kepada para pimpinan daerah dan Satgas Pangan Polri dapat membantu pengawasan upaya penyerapan panen petani oleh pemerintah melalui Bulog. Selanjutnya pelaksanaan pemberian bantuan pangan beras dan penyaluran SPHP beras kapan kembali digulirkan, akan diputuskan dalam Rakortas Bidang Pangan selanjutnya,” ungkapnya.

 

(Budis)

Baca berita lainnya di Google News dan Whatsapp Channel
Berita Terkait
Berita Terkini
Isa Bajaj
Vakum dari Industri Hiburan, Isa Bajaj Ungkap Kisah Haru di Podcast Deddy Corbuzier
Helikopter
Helikopter Mewah Jemput Wanita di Atap Gedung Jakarta: Putri Konglomerat James Riady?
Cek NIK KTP Penerima Bansos 2025
Cara Cek NIK KTP Penerima Bansos 2025, Catat!
anggaran IKN diblokir-1
Anggaran IKN Diblokir, Istana Klaim Proyek Pembangunan Tetap Lanjut
TikToker Malaysia Hilang
CEK FAKTA: Hoaks TikToker Malaysia Hilang di Hutan Bandung
Berita Lainnya

1

KDM Larang Sekolah di Jabar Pungut Biaya untuk Study Tour dan Renang

2

Daftar Pajak Isuzu Panther, Semua Tipe Lengkap!

3

Daftar Pajak Kijang Diesel, Semua Tipe Lengkap!

4

Satu WNI Tewas dalam Insiden Kecelakaan Helikopter di Malaysia

5

Panitia SNPMB: Siswa di 76 Sekolah Terancam Tak Bisa Ikut SNBP
Headline
snbp 2025-4
Kisruh Gagal Input PDSS, Ratusan Siswa di Jabar Terancam Gagal SNBP
Liga Italia
Hasil Liga Italia: Hajar Inter Milan 3-0, Fiorentina Merangkak ke 4 Besar
anggaran IKN diblokir
Anggaran IKN Diblokir, Menteri PU: Progresnya Buat Beli Makan Siang
KLH Segel dan Hentikan Kegiatan Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus Lido
Temukan Pelanggaran, KLH Segel dan Hentikan Kegiatan Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus Lido

Dapatkan fitur lebih lengkap di aplikasi Teropong Media.