JAKARTA,TM.ID: Politisi Fraksi PDIP, Diah Pitaloka menguak pemerintah yang belum membahas soal Pilpres putara kedua.
Sebab, dengan tiga paslon Presiden – Wakil Presiden yang bertarung di Pilpres 2024 ini, tidaklah mustahil terjadi dua putaran.
Namun sayangnya, kata Diah Pitaloka yang menjabat Wakil Ketua Komisi VIII ini, persiapan Pilpres putaran kedua belum kunjung dibahas oleh pemerintah.
Dia menegaskan, kemungkinan tersebut sifatnya mendesak. Dengan demikian, permasalahan tersebut harus segera masuk ke dalam agenda pembahasan di Komisi VIII DPR RI.
Terlebih, ujar Diah, jika Pilpres terjadi dua putaran, maka ada persoalan serius mengenai penyaluran hak politik dari 241 ribu jamaah haji. Pasalnya, jadwal Pilpres putaran kedua dan perjalanan haji 2024 kemungkinan akan terjadi bersamaan.
Apabila terjadi dua putaran, maka proses pemungutan suara di Tanah Suci sama halnya dengan pemungutan suara dapil luar negeri, di mana KPU sudah mempunyai formatnya.
“Mungkin ada penambahan kotak suara, tapi dengan jumlah 241 ribu orang itu, kalau di Kota Bogor ibaratnya satu kecamatan dan ini bukan sedikit, belum lagi ada jemaah furoda mungkin,” terang Diah, seperti dilansir Parlementaria, Senin (15/1/2024).
Dengan demikian, kemungkinan ini harus segera dibahas oleh Kemendagri, Kemenag, dan Komisi VIII DPR RI.
Jika Pilpres putaran kedua bareng dengan pelaksanaan ibadah haji, Diah khawatir akan ada pengurangan pemilih yang cukup signifikan di dapil dalam negeri.
Sedangkan, untuk pembahasan Pilpres putaran kedua, adanya di ranah eksekutif.
Di tempat yang sama, Kepala Subdirektorat Advokasi Haji Direktorat Bina Haji Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag, Suviyanto mengatakan bahwa Pilpres putaran pertama ini terjadi pada Februari, dan Pilpres putaran kedua akan berlangsung di bulan Juni.
Pada bulan Juni itu, lanjut dia, bertepatan dengan pelaksanaan haji, di mana ada 241 ribu jamaah yang akan berangkat ke Saudi. Sebagai antisipasi, pihaknya pun sependapat dengan Komisi VIII DPR untuk membahasnya segera.
BACA JUGA: Nasib 241 Ribu Hak Suara Jamaah Haji Andai Pilpres Dua Putaran
“Antisipasi kita di Kemenag RI untuk memberikan semacam ruang (pencoblosan) tadi haknya dia untuk memilih presiden dan ini perlu dibahas bersama pemerintah dengan DPR,” terang Suviyanto.
Suviyanto menuturkan, bahwa hal tersebut baru wacana kalau terjadi Pilpres putaran kedua tentu harus ada pembahasan.
Wacana tersebut menurutnya belum dipastikan kapan akan dibahas secara bersama-sama.
“Mungkin (pembahasannya) setelah ada pelunasan (biaya haji),” kata Suviyanto.
Ia berharap, pilpres putaran kedua tidak terjadi. Namun pihaknya juga tidak tahu, tergantung animo masyarakat dalam pemilihan presiden di putaran pertama seperti apa.
Suviyanto pun membeberkan bahwa pilpres yang berbarengan dengan pelaksanaan haji pernah terjadi. Pemerintah kala itu memberikan ruang kepada para jamaah haji untuk menyalurkan hak suaranya.
“Pernah terjadi, tapi tahunnya saya lupa. Jemaah haji diberikan ruang di sana di tempat tertentu untuk melakukan pemilihan,” kata dia.
Suviyanto menegaskan, pelaksanaan pilpres yang bersamaan dengan ibadah haji tidak mengganggu aktivitas jamaah dalam menjalankan rukun Islam yang kelima.
Sebab, kegiatan inti pelaksanaan ibadah haji hanya lima hari di Arafah, selebihnya ibadah biasa ke masjid.
“Kalau ibadah haji di Arafah, sejak tanggal 8 sampai 13 Dzulhijjah dan di luar itu seperti ibadah biasa, jadi kemungkinan pemilihan di luar hari itu,” pungkasnya.
(Aak)
