BOGOR,TM.ID: Ada isu yang mencuat ke permukaan, disebutkan kalau Partai Demokrat bakal masuk ke jajaran kabinet pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi). Kabar itu muncul seiring wacana reshuffle kabinet, yang terjadi saat kasus hukum yang diduga melibatkan menteri di Kabinet Indonesia Maju.
Terkait munculnya kabar tersebut, Partai Gerindra memberikan komentar. Perombakan kabinet adalah kewenangan dari Kepala Negara dalam hal ini hak Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Itu sepenuhnya kewenangan presiden untuk mengangkat siapa pembantunya dari partai apa dan sebagainya,” ungkap Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani, di Jakarta, Selasa (3/10/2023).
BACA JUGA: Meneropong Kans Gerindra Patahkan Mitos Parlemen Jabar
Muzani mengatakan, Partai Gerindra belum mendengar adanya wacana reshuffle kabinet yang bakal dilakukan Presiden Jokowi dalam waktu dekat. Dia menegaskan kalau reshuffle merupakan hak prerogatif presiden.
“Sehingga kalau presiden merasa perlu melakukan hal itu tentu itu bagian dari kewenangan presiden,” jelasnya.
Isu perombakan kabinet terdengar santer dalam waktu dekat. Sejumlah nama Menteri yang terseret kasus hukum, disebutkan bakal diganti Jokowi.
Kendati begitu, sampai sekarang belum ada konfirmasi resmi kalau reshuffle kabinet akan dilakukan.
Adapun menteri yang kini terseret kasus hukum seperti Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL). KPK sendiri sudah menggeledah Kantor Kementerian Pertanian di Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.
Bahkan KPK juga menggeledah rumah dinas Mentan Syahrul Yasin Limpo yang berada di Jalan Widya Chandra V Nomor 28, Jakarta Selatan.
Ada juga Menpora Dito Ariotedjo, yang namanya terseret dalam pusaran kasus dugaan korupsi pengadaan BTS 4G di Kominfo. Hal itu seperti yang disampaikan saksi mahkota, Komisaris PT Solitech Media Sinergy, Irwan Hermawan dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (26/9) lalu.
BACA JUGA: Jokowi Bertemu SBY di Tengah Hangat Isu Reshuffle dan Kasus Yasin Limpo
Menpora Dito dinilai dirinya menerima aliran dana, untuk mengamankan kasus korupsi BTS 4G Kominfo.
Namun Dito langsung memberikan bantahan. Dia menyatakan sudah menyampaikan duduk perkaranya secara resmi ke aparat penegak hukum.
“Oh semua sudah disampaikan secara resmi dan formil,” ungkap Dito.
Dirinya tak mau pusing soal kabar bakal terkena perombakan kabinet atau reshuffle. Karena kata dia kabatan adalah amanah yang bisa datang kapan saja.
“Ah jabatan kan datang kapan saja bisa diambil kapan saja. Kita yang penting kerja yang terbaik saja mas,” tutupnya.
