Pakar: Ini Dia Kebijakan yang Jadi Biang Kerok Politik Uang

Penulis: Budi

Pakar hukum dari Pusat Studi Hukum dan Pemerintahan (PUSHAN) Dr. Oce Madril.
Pakar hukum dari Pusat Studi Hukum dan Pemerintahan (PUSHAN) Dr. Oce Madril mengkritisi fenomena money potitic atau politik uang.
[galeri_foto] [youtube_embed]

Bagikan

JAKARTA, TM.ID : Politik uang seolah sudah menjadi “budaya” ketika para politisi memasuki ajang kompetisi dalam agenda pemilu.

Pakar hukum dari Pusat Studi Hukum dan Pemerintahan (PUSHAN) Dr. Oce Madril mengkritisi fenomena money potitic atau politik uang tersebut.

Oce pun mengemukakan pendapatnya bahwa sistem proporsional terbuka dalam pelaksanaan Pemilu dapat memicu adanya politik uang.

Sebab, kata Oce, dalam sistem proporsional terbuka para calon anggota legislatif (caleg) orientasinya hanyalah meraih suara sebanyak-banyaknya.

Berbagai intrik pun terjadi termasuk melakukan praktik politik uang.

“Maka banyak riset menyatakan bahwa politik uang di Indonesia sangatlah tinggi,” ungkap Oce Madril di Jakarta, Rabu (4/1/2023).

Dalam konstitusi sebenarnya, lanjut dia, tidak mengatur tentang sistem pemilu apa yang akan diterapkan, baik proporsional terbuka ataupun tertutup.

Namun, sistem proporsional tertutup dengan mencoblos partai lebih simpel dan murah.

Oce mengatakan, konstitusi sebenarnya tidak mengatur mengenai sistem Pemilu apa yang harus diterapkan.

“Jadi pilihan sistem pemilu, apakah proporsional terbuka atau tertutup merupakan kebijakan hukum terbuka. Kedua sistem itu pun pernah diterapkan di Indonesia,” ujar Direktur Eksekutif PUSHAN itu.

Kendati demikian, dia mengingatkan ada implikasi dari setiap pilihan sistem pemilu tersebut.

Sebagai contoh, sistem proporsional terbuka dengan mencoblos caleg menitikberatkan pada individu.

Akibatnya, setiap caleg berlomba-lomba untuk dapat terpilih dan mengeluarkan biaya banyak yang menyebabkan politik berbiaya sangat tinggi (high cost politics).

Banyak riset yang menyimpulkan rata-rata pengeluaran caleg DPR mencapai angka Rp4 miliar dan bahkan ada yang menghabiskan sampai Rp20 miliar.

“Di tingkat DPRD biayanya juga gila-gilaan hanya untuk berebut satu kursi,” ucapnya.

Oce Madril mengatakan, seorang caleg berani mengeluarkan biaya tinggi untuk membiayai berbagai kebutuhan kampanye agar dapat meraih suara sebanyak-banyaknya.

Para caleg akan bertarung dengan caleg dari partai lain dan bahkan akan gontok-gontokan dengan caleg dalam satu partai. Selain berbiaya tinggi, juga memicu konflik.

Cost Politic dan Korupsi

Menurut dia, cost politik atau biaya politik pada pemilu yang mahal berkorelasi dengan tingginya tingkat korupsi di sebuah negara.

Rumusnya sederhana, jelas dia, karena modal yang harus dikeluarkan caleg sangat mahal, maka ketika terpilih rentan melakukan korupsi untuk mengembalikan modal biaya pemilu.

“Dan menyiapkan modal baru agar dapat terpilih di pemilu berikutnya,” paparnya.

Persoalan turunan yang ditimbulkan oleh sistem pemilu berbiaya mahal ini telah dirasakan selama ini dan hingga saat ini.

Persoalannya semakin akut, korupsi politik, dan politik uang semakin merongrong institusi demokrasi.

“Sementara sistem proporsional tertutup menyisakan masalah demokratisasi di tingkat partai, khususnya berkaitan dengan rekrutmen politik,” ujarnya.

Oleh karena itu, tambah dia, sekiranya nanti Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan sistem proporsional tertutup (mencoblos partai) kembali diterapkan, maka semua parpol harus siap.

Kesiapannya terutama dalam memberikan jaminan bahwa rekrutmen caleg dilakukan berdasarkan merit system dengan mengajukan kader-kader berkualitas, tidak hanya berdasarkan popularitas semata.

Sebelumnya, Ketua KPU RI Hasyim Asyari menyebutkan ada kemungkinan pemungutan suara Pemilu 2024 dengan sistem proporsional tertutup atau memilih partai, bukan caleg.

“Ada kemungkinan, saya belum berani berspekulasi, ada kemungkinan kembali ke sistem proporsional daftar calon tertutup,” kata Hasyim dalam acara Catatan Akhir Tahun 2022 di Kantor KPU RI, Jakarta, Kamis (29/12).

(Budis)

Baca berita lainnya di Google News dan Whatsapp Channel
Berita Terkait
Berita Terkini
Screenshot_20250626_235541_WhatsApp
Resmi Digelar, Festival Permainan Rakyat Jawa Barat Berlangsung Meriah
Fetty Anggrainidini
Fetty Anggrainidini: Tata Kelola Anggaran Daerah Harus Transparan dan Berpihak pada Kepentingan Publik
Pajak Toko Online
Pemerintah Susun Aturan Baru, Toko Online di Shopee hingga Tokopedia akan Kena Pajak
Ketua RT melakukan pencabulan
Ngeri! Ketua RT di Tasikmalaya Cabuli Anak di Bawah Umur
mitsubishi xpander ultimate 2025
Mitsubishi Xpander Ultimate 2025 Meluncur, Adopsi Fitur Keselamatan Baru!
Berita Lainnya

1

Ida Fauziyah: PKB Lahir dari Rahimnya NU

2

Telkom University Gelar Pelatihan Literasi Digital dan Etika AI bagi Remaja Kelurahan Tamansari Bandung

3

Dilema Bandara, Kemenhub Kaji Reaktivasi Husein, Bandung Desak Akses Udara Dipulihkan

4

Inggris Borong 12 Jet F‑35A Pembawa Nuklir, Siaga Perang?

5

Tergerus Air, Plat Injak Jembatan Pemkot Cimahi Ambles
Headline
Manchester City
Link Live Streaming Juventus vs Manchester City Piala Dunia Antarklub 2025 Selain Yalla Shoot
Real Madrid
Link Live Streaming RB Salzburg vs Real Madrid Piala Dunia Antarklub 2025 Selain Yalla Shoot
aturan baru pendakian gunung rinjani
Imbas Kematian Juliana Marins, Pemprov NTB Siapkan Aturan Baru Pendakian Gunung Rinjani
Farhan Desak Reaktivasi Bandara Husein untuk Segera Dibuka!
Farhan Desak Reaktivasi Bandara Husein untuk Segera Dibuka!

Dapatkan fitur lebih lengkap di aplikasi Teropong Media.