BANDUNG, TEROPONGMEDIA.ID – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat menggelar Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) se-Jawa Barat yang dirangkaikan dengan Forum Asisten Daerah Tahun 2025 Lingkup Asisten Perekonomian dan Pembangunan dengan tema “Sinergi Pemerintah Daerah dan TPAKD dalam Memperkuat Ekosistem Keuangan serta Mengakselerasi Pertumbuhan Ekonomi Jawa Barat yang Inklusif dan Berkelanjutan” di Aula Gedung Sate Kota Bandung.
Kegiatan ini dihadiri oleh 17 Asisten Daerah Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten/Kota dari total 27 daerah, sementara 10 lainnya diwakili oleh pejabat terkait. Hadir pula Bappeda Provinsi, Kabupaten/Kota, Biro Perekonomian Provinsi Jawa Barat, Bagian Perekonomian Kabupaten/Kota dan Dinas terkait dibawah koordinasi Asda Ekbang Provinsi Jawa Barat serta pimpinan wilayah dari Lembaga Jasa Keuangan.
Kepala OJK Provinsi Jawa Barat, Darwisman, menegaskan komitmen OJK dalam memperkuat ekosistem keuangan daerah melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD).
“Kami mendorong percepatan akses keuangan yang inklusif, terutama bagi pelaku UMKM dan sektor pertanian, agar pertumbuhan ekonomi Jawa Barat tidak hanya tinggi, tetapi juga berkualitas dan merata,” ujar Darwisman dalam keterangan resmi, Senin (22/12/2025).
Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat, maka peningkatan literasi dan inklusi keuangan merupakan salah satu komponen penting pembangunan ekonomi dan menjadi kunci.
Baca Juga:
Tingkatkan Literasi dan Inklusi Keuangan, OJK Jabar Gelar Edukasi Masif Sepanjang 2025
“Indeks literasi keuangan Jawa Barat pada 2024 mencapai 66,46%, sedangkan inklusi keuangan 80,51%. Namun, kesenjangan literasi dan inklusi masih perlu diatasi agar masyarakat tidak hanya menggunakan produk keuangan, tetapi juga memahami pengelolaannya,” katanya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman, menyampaikan bahwa tahun 2025 merupakan tahun perubahan Jawa Barat yang akan menjadi fondasi bagi percepatan transformasi di tahun 2026.
Ia mengajak seluruh kabupaten/kota untuk mendorong penataan wilayah, termasuk pengelolaan desa agar lebih terintegrasi dengan kota melalui konsep “lembur di urus, kota di tata”.
Herman juga menyoroti keberhasilan revitalisasi tambak ikan di Karawang yang telah berjalan dan menyerap tenaga kerja, sebagai contoh nyata upaya meningkatkan perekonomian daerah.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa kondisi ekonomi makro kabupaten/kota masih menunjukkan adanya disparitas yang perlu segera diatasi.
“Perlu langkah signifikan agar pemerataan pembangunan dapat terwujud,” tambah Herman.
Forum Asisten Daerah Perekonomian dan Pembangunan se-Jawa Barat yang digelar dalam rangkaian Rakorda TPAKD menghasilkan sejumlah kesimpulan penting bagi arah pembangunan ekonomi daerah. Asisten Daerah Bidang Ekonomi dan Pembangunan ditegaskan sebagai motor penggerak kebijakan ekonomi daerah dan diharapkan mampu menjadi “petarung ekonomi” demi kesejahteraan masyarakat.
Seluruh jajaran Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota juga didorong untuk selaras dalam mendukung visi-misi pembangunan Jawa Barat. Selain itu, pemerintah daerah perlu mengoptimalkan komponen pengungkit ekonomi dan inklusi keuangan agar tercipta multiplier effect yang nyata bagi pertumbuhan, serta memperkuat ekosistem akses keuangan melalui TPAKD sebagai akselerator pertumbuhan inklusif.
Pada kesempatan yang sama, dilakukan penandatanganan Komitmen Bersama Asisten Daerah Perekonomian dan Pembangunan se-Jawa Barat. Komitmen tersebut mencakup penguatan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan ekonomi lintas kabupaten/kota untuk meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Jawa Barat, percepatan perluasan akses keuangan daerah melalui program strategis TPAKD, serta peningkatan integrasi data dan kolaborasi kebijakan antara Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, OJK, dan lembaga keuangan guna mendukung ekosistem ekonomi yang sehat dan berkelanjutan. Komitmen ini juga menekankan pentingnya mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah melalui program MBG dengan optimalisasi rantai pasok dan keamanan pangan, penguatan kelembagaan petani, koperasi, dan UMKM sebagai motor penggerak ekonomi regional. Sebagai tindak lanjut, diimplementasikan pula program Tabungan Kurban ASN Jawa Barat (BEREHAN) sebagai salah satu program kerja TPAKD se-Jawa Barat dalam upaya peningkatan literasi dan inklusi keuangan yang berkelanjutan.
Sebagai bentuk upaya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, OJK berkomitmen untuk terus memperkuat peran sektor jasa keuangan dalam mendukung pembangunan ekonomi Jawa Barat yang inklusif dan merata. Melalui sinergi dengan pemerintah daerah, TPAKD, dan seluruh pemangku kepentingan, OJK akan memastikan akses keuangan yang lebih luas, literasi keuangan yang lebih baik, serta ekosistem keuangan yang berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat Jawa Barat.
