BANDUNG, TEROPONGMEDIA.ID — Menteri Koperasi dan UKM Ferry Juliantono memastikan bahwa standar gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dirancang sebagai bagian dari amanat Presiden Prabowo Subianto.
Kebijakan ini bertujuan memastikan seluruh gerai di desa dan kelurahan memiliki kualitas layanan yang seragam, modern, dan mudah diakses masyarakat.
“Kenapa harus gerai standar? Presiden ingin agar masyarakat desa mendapatkan barang-barang kebutuhan dengan harga yang terjangkau, dan kita punya outlet sendiri,” kata Ferry dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR RI di Jakarta, Selasa.
Ia menegaskan bahwa standar tersebut tidak membatasi kreativitas. Setiap koperasi desa tetap diberi ruang untuk mengembangkan potensi lokal sesuai karakter ekonomi masing-masing, seperti kerajinan, kuliner, hingga wisata.
Namun keberadaan gerai seragam dianggap penting agar masyarakat desa memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau sekaligus akses ke layanan ritel modern yang dikelola koperasi setempat.
80 Ribu Outlet Disiapkan
Ferry menjelaskan bahwa pemerintah merencanakan lebih dari 80 ribu outlet yang akan menjadi jaringan distribusi produk desa dan produksi dalam negeri, termasuk BUMN. Melalui jaringan besar ini, hasil produksi masyarakat dapat dipasarkan lebih luas dan efisien.
“Harapannya adalah dengan ada 80 ribu outlet kita bisa memproduksi barang-barang hasil masyarakat desa itu sendiri atau dari hasil produksi manapun dalam negeri including BUMN untuk dijual di outlet-outlet koperasi desa,” ujarnya.
Selain gerai kebutuhan pokok, Presiden Prabowo juga meminta agar setiap Koperasi Desa (Kopdes) memiliki apotek dan klinik desa.
Keberadaan fasilitas kesehatan ini diharapkan membuat masyarakat pedesaan lebih mudah mengakses obat dan layanan medis tanpa perlu menempuh perjalanan jauh.
Baca Juga:
1000 Kopdes Merah Putih Segera Beroperasi, Mulai Terima Dana Pekan Depan
Zulhas Pastikan Dana Rp3 Miliar untuk Kopdes Merah Putih Cair Minggu Depan
Fasilitas Lengkap
Standar Kopdes tidak hanya mencakup fasilitas ritel, tetapi juga sarana penunjang ekonomi desa. Pemerintah menyiapkan fasilitas gudang, lengkap dengan cold storage, sistem pengatur suhu, hingga dryer untuk menjaga kualitas komoditas desa sebelum dipasarkan.
Fasilitas ini memperkuat fungsi koperasi sebagai penampung dan pengolah hasil produksi masyarakat.
Untuk mendukung distribusi, pemerintah juga menyiapkan kendaraan logistik yang memungkinkan mobilitas barang dari dan ke desa berjalan lancar. Hal ini dinilai penting untuk menjaga stabilitas pasokan kebutuhan masyarakat dan memperkuat rantai distribusi nasional.
Kebijakan ini disusun berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat desa yang masih memerlukan akses layanan ritel, kesehatan, dan logistik yang terjangkau. Karena itu, standar fisik bangunan Kopdes dibuat mengikuti prinsip kemanfaatan dan efisiensi.
Wujudkan Ekonomi Gotong Royong
Gerai sembako di Kopdes dirancang beroperasi seperti ritel modern dengan manajemen penjualan tertib, harga kompetitif, dan menyediakan berbagai kebutuhan pokok bagi warga desa.
Ferry menegaskan bahwa seluruh barang yang dijual nantinya berasal dari masyarakat desa, koperasi kota atau provinsi, serta perusahaan dalam negeri.
“Jadi amanat ini memang didasarkan oleh Presiden melihat bahwa masyarakat di pedesaan ini masih membutuhkan beberapa hal itu sehingga standar penggunaan fisiknya pun juga disesuaikan seperti itu,” jelas Ferry.
(Hafidah Rismayanti/Budis)
