JAKARTA,TM.ID : Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia mencatat surplus sebesar Rp131,8 triliun per Februari 2023, yang setara dengan 0,63 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Realisasi pendapatan negara yang lebih besar daripada belanja negara, yakni Rp419,6 triliun dibandingkan dengan belanja negara sebesar Rp287,8 triliun, adalah penyebab utama dari surplus tersebut.
“APBN masih surplus secara total dengan keseimbangan primer yang juga surplus sebesar Rp182,2 triliun,” ucap Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa edisi Maret 2023 di Jakarta, Selasa (14/3/2023).
Menurut Sri Mulyani, pertumbuhan pendapatan negara tumbuh 38,7 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, yang terdiri dari penerimaan pajak sebesar Rp333,2 triliun dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp86,4 triliun.
Penerimaan pajak tumbuh 30,1 persen (YoY) menjadi Rp280 triliun, sementara realisasi kepabeanan dan cukai menurun 6,1 persen (YoY) menjadi Rp53,3 triliun.
BACA JUGA: Sri Mulyani: APBN Dukung Pemilu dengan Anggaran Rp25,01 T
Sementara itu, realisasi belanja negara meningkat 1,8 persen (YoY) dari sebesar Rp127,2 triliun menjadi Rp287,8 triliun atau setara dengan 9,4 persen dari pagu anggaran yang senilai Rp3.061,2 triliun.
Belanja pemerintah pusat tumbuh 6 persen (YoY) menjadi Rp182,6 triliun, sementara transfer ke daerah Rp105,2 triliun terkontraksi 4,8 persen (YoY).
Belanja pemerintah pusat terdiri dari belanja kementerian/lembaga (k/l) sebesar Rp76,4 triliun yang turun 2,8 persen (YoY) serta belanja non k/l sebesar Rp106,2 triliun yang meningkat 13,4 persen (YoY).
Sri Mulyani menekankan bahwa surplus APBN memberikan dukungan kuat bagi kondisi ekonomi Indonesia saat ini dan membantu menjaga momentum transformasi ekonomi negara.
“Pembiayaan anggaran sebesar Rp182,2 triliun atau 30,5 persen dari target Rp598,2 triliun disiapkan untuk mengantisipasi kondisi global dan tren kenaikan suku bunga,” katanya.
(Budis)
