JAKARTA,TM.ID: Permintaan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri untuk membubarkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan dalih turunnya prestasi dinilai membingungkan.
Pakar hukum tata negara Universitas, Mulawarman Herdiansyah Hamzah Castro menilai, justru PDIP menjadi penyebab Lembaga Antirasuah itu melempem.
“Dalam hal ini PDIP adalah partai penguasa yang jadi salah satu barisan pelopor untuk melemahkan KPK melalui revisi undang-undang yang melucuti kewenangan KPK,” kata Herdiansyah.(23/8/2023).
Herdiansyah menyebut PDIP dan Presiden Joko Widodo (Jokowi) harusnya mempertanggungjawabkan penurunan prestasi KPK saat ini usai pengesahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Mereka diharap tidak menyembunyikan tangan dengan meminta pembubaran.
BACA JUGA: Budiman Sudjatmiko Ngejomblo Jika Dipecat PDIP, Opsi Gabung PSI atau Gerindra
“Sepertinya Megawati lupa kalau partainya, termasuk Presiden Jokowi yang juga kader PDIP-lah yang berkontribusi besar dengan kondisi KPK hari ini yang makin buruk dan kian dijauhi publik,” kata dia, melansir Medcom.
Jokowi kata dia, tidak pernah tegas untuk meningkatkan prestasi KPK. Buktinya, kata Herdiansyah, Kepala Negara memberikan restu perpanjangan jabatan para komisioner Lembaga Antirasuah saat ini.
“Memang sulit berharap KPK sekarang di bawah Firli cs (Ketua KPK Firli Bahuri). Anehnya, justru Firli cs dapat perpanjangan masa jabatan gratis selama setahun. Itu kan aneh!” tegas Herdiansyah.
Sebelumnya, Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Megawati Soekarnoputri mengungkap, pernah meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membubarkan KPK. Lembaga Antikorupsi dinilai tidak lagi efektif.
“Saya sampai kadang-kadang bilang sama Pak Jokowi, sudah deh bubarin saja KPK itu Pak, jadi menurut saya enggak efektif,” kata Megawati di The Tribrata Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Senin, 21 Agustus 2023.
(Dist)
