JAKARTA, TEROPONGMEDIA.ID — Legislator Partai Golkar Nusron Wahid didapuk menjadi Ketua Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Haji 2024 DPR RI. Pansus Hak Angket Haji ini dibentuk untuk membongkar temuan kasus pengalihan kuota haji 2024.

Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar memimpin langsung rapat penetepan Ketua Pansus Hak Angket Haji 2024 pada Senin, (19/8/2024), yang dihadiri 17 orang anggota dari seluruh Komisi yang ada di DPR RI.

Nusron Wahid disepakati menempati kursi Ketua Pansus Hak Angket Haji dengan Marwan Dasopang, Ledia Hanifa Amalia dan Dyah Pitaloka sebagai wakil ketua.

Sementara itu, anggota Pansus Haji dari Fraksi PKB DPR RI, Luluk Nur Hamidah menegaskan bahwa mekanisme pemilihan pimpinan Pansus Haji 2024 ditentukan secara musyawarah mufakat.

“Kita harapkan dilakukan secara musyawarah mufakat dan semangat kebersamaan, serta dilanjutkan dengan rapat penyusunan jadwal-jadwal atau agenda kerja Pansus,” kata Luluk dalam keterangan resmi Parlementaria.

awalnya rapat Pansus Haji direncankaan digelar pada masa reses DPR, tetapi urung terjadi karena tidak ada pimpinan DPR yang bisa hadir.

BACA JUGA: Soal Pansus Haji, PKB: Tidak Ada Sentimen Pribadi

Pansus Haji 2024

DPR RI membentuk pansus hak angket penyelenggaraan ibadah haji 2024 menyusul adanya berbagai temuan Tim Pengawas (Timwas) DPR dalam penyelenggaraan Ibadah Haji 2024 yang dilaksanakan Pemerintah.

Luluk Nur Hamidah  menegaskan, Pansus Hak Angket Haji diharapkan dapat membongkar temuan pengalihan kuota haji. Kuota haji tersebut, jelas dia, menurut Undang-undang hanya diperbolehkan digunakan maksimal 8 persen untuk Haji Plus.

“Tetapi justru digunakan 50 persen oleh Kemenag (Kementerian Agama) ke Haji Khusus,” ungkap Luluk.

(Aak)