JAKARTA,TM.ID: Anggota Ombudsman Republik Indonesia (ORI), Johanes Widijantoro menilai, progresifitas yang dilakukan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan kebijakan terhadap penyandang disabilitas untuk menjadi perwira Polri pada tahun 2024.
Menurutnya, langkah itu sebagai wujud kepedulian dan keberpihakan Polri untuk memberikan kesempatan mengabdi pada Polri. Sebab, selama ini, kata Johanes, belum ada ruang untuk disabilitas.
“Sehingga kalau Polri ada policy (kebijakan) semacam itu kita sangat apresiasi dan harapannya ditangkap oleh rekan-rekan penyandang disabilitas dimanfaatkan dimana pun ditempatkan,” kata Johanes melansir PMJ News, Kamis (18/1/2024).
BACA JUGA: Wakapolri Bilang Kerugian Akibat TPPU Rp3,74 Triliun Dikembalikan ke Negara
“Karena saya secara langsung sudah menemukan di Polres Kota Malang ada enam orang penyandang disabilitas itu dikaryakan sebagai tenaga honorer, tapi saya katakan itu kebijakan luar biasa,” sambungnya.
Lebih lanjut, Johanes mengatakan, dengan adanya tujuan itu, Polri akan memiliki sensifitas terhadap mereka. Pasalnya, selama ini telah menjadi masalah umum kepolisian belum memahi kebutuhan masyarakat lantaran keterbatasan fisik.
“Dengan digalang, harapan saya pelayanan kepolisian kepada penyandang disabilitas akan lebih cepat sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Ini soal mindset soal bagaimana memuaskan, memahami dan merespon apa yang mereka perlukan di semua satker dan unit ini menarik,” ujarnya.
“Kemudian keterampilan, contohnya kalau ada aparat kepolisian kita yang juga penyandang disabilitas tuli misalnya, nah mereka bisa berbahasa isyarat. Ketika masyarakat yang mengakses kepolisian juga penyandang disabilitas tuli chemistrynya dapat dan feel juga dapat, artinya mereka akan terlayani dengan baik,” imbuhnya.
Ia berharap kepada Polri, agar menyiapkan sarana dan prasarana untuk penyandang disabilitas setelah diterima menjadi anggota Polri. Sehingga mereka dapat leluasa untuk bekerja.
“Kita tidak hanya katakan ini humanis tapi juga menjadi solusi yang menjadi persoalan penyandang disabilitas,” pungkasnya.
Untuk diketahui, pada Tahun Anggaran 2024, Polri juga memberikan kesempatan untuk penyandang disabilitas sebagai anggota Polri. Adapun mereka dari taraf pendidikan SMK/SMA bisa mendaftar melalui jalur sekolah Bintara Polri. Sementara untuk yang lulusan perguruan tinggi melalui rekrutmen Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana (SIPSS).
“Bahwa tahun ini, Polri merekrut personel dari kelompok disabilitas, di mana rekrutmen disabilitas bintara Polri adalah untuk yang menamatkan pendidikan di tingkat SMU dan SMK. Kemudian SIPSS untuk lulusan perguruan tinggi,” kata Dedi dalam keterangannya, Selasa (16/1/2024).
Dedi menjelaskan, penyandang disabilitas akan diterima dan ditugaskan untuk mengisi jabatan-jabatan seperti Teknologi Informasi (TI), Siber, Bagian Keuangan, Bagian Perencanaan, Administrasi dan lainnya bersifat non-lapangan.
(Saepul/Usk)
