KPU Dinilai Berlebihan Terkait Larangan Sosialisasi Caleg dan Capres

Foto - Web -

Bagikan

JAKARTA, TM.ID : Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus menilai KPU berlebihan terkait pelarangan sosialisasi calon anggota legislatif (caleg) maupun calon presiden (capres) sebelum penetapan dan masa kampanye Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2024..

“Pernyataan KPU tersebut sangat berlebihan dan dikhawatirkan kontraproduktif dengan semangat kebebasan berekspresi yang dijamin undang-undang,” kata Guspardi di Jakarta, Selasa (27/12/2022).

Guspardi menilai tidak ada peraturan maupun perundang-undangan yang dilanggar oleh pihak-pihak apabila mengaku sebagai caleg maupun mendeklarasikan diri sebagai capres. Menurut dia, untuk bisa menjadi caleg maupun capres, seseorang harus memenuhi berbagai persyaratan dan sudah ada mekanisme tertentu.

“Masa melarang orang berekspresi dalam menyemarakkan dinamika demokrasi Indonesia?” katanya.

Dia juga meminta KPU tidak sembarangan menetapkan aturan tanpa konsultasi dengan DPR dan Pemerintah. KPU harus tetap fokus mempersiapkan tahapan Pemilu 2024 agar berjalan sesuai jadwal dan memastikan sesuai aturan yang telah ditetapkan.

“Jangan membuat pernyataan yang akan membuat kepercayaan publik kepada KPU sebagai penyelenggara pemilu menjadi terdegradasi,” tambahnya.

BACA JUGA: Wapres Beri Saran Layangkan Gugatan Bagi Parpol yang Tidak Puas dengan Ketetapan KPU

Guspardi mengatakan Komisi II DPR akan memanggil KPU untuk mengklarifikasi rencana larangan sosialisasi caleg dan capres tersebut pada Masa Sidang III Tahun Sidang 2022-2023 mulai 10 Januari 2023.

Sebelumnya, KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sepakat membolehkan partai politik melakukan sosialisasi terbatas sebelum masa kampanye Pemilu 2024 yang dimulai pada November 2023. KPU menegaskan sosialisasi itu boleh dilakukan secara terbatas dengan menampilkan nama, logo, nomor urut, serta visi dan misi partai.

Namun, menurut KPU, seseorang atau figur parpol dilarang menyosialisasikan diri sebagai calon peserta pemilu untuk legislatif maupun eksekutif, seperti capres dan cawapres. Pembatasan itu karena saat ini belum ada penetapan resmi terkait calon atau peserta pemilu legislatif maupun eksekutif.

(Budis)

Baca berita lainnya di Google News!
Berita Terkait
Berita Terkini
DJI Avata2
DJI Avata 2: Drone FPV Terbaru Resolusi Capai 12 megapixel
Razer Kishi Ultra
Razer Kishi Ultra, Controller Anyar dengan Fungsi Universal
Lenovo Chromebox Micro
Lenovo Rilis Chromebox Micro, Mini PC dengan ChromeOS
Apple Hapus WhatsApp
Apple Hapus WhatsApp, Threads dari App Store di Tiongkok
PELANTIKAN KEPALA DAERAH
Lantik 3 Pj Kepala Daerah, Bey: Kita Adalah Pelayan Masyarakat
Berita Lainnya

1

Daftar Pajak Isuzu Panther, Semua Tipe Lengkap!

2

Jangan Pakai Yalla Shoot! Ini 5 Situs Live Streaming Legal

3

Cara Menggunakan Yalla Shoot, Situs Live Streaming Gratis!

4

Mahasiswa Pasca Sarjana ISBI Bandung di Desa Slangit

5

Mengenal Nekrofilia, Dugaan Kelainan Mental Tokoh Adil di film Siksa Kubur
Headline
Pemkot Bandung Buktikan Kesiapan saat Lebaran Kemarin
Pemkot Bandung Buktikan Kesiapan saat Lebaran Kemarin, Tidak Ada Kecelakaan!
Persib Bungkam Pesibaya
David da Silva Menggila, Persib Bungkam Pesebaya Surabaya
Kepolisian Pulangkan Ratusan Suporter Persebaya
Kepolisian Pulangkan Ratusan Suporter Persebaya Yang Nekat Datang ke SJH
Dekranasda Kota Bandung Siap Bantu UMKM Naik Kelas
Dekranasda Kota Bandung Siap Bantu UMKM Naik Kelas