JAKARTA, TEROPONGMEDIA.ID — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan, bahwa seorang jaksa menjadi salah satu dari lima orang yang diamankan dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) di wilayah Banten pada Rabu (17/12/2025).
Informasi tersebut disampaikan langsung oleh Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto.
“Memang ada pengamanan. Ada oknum jaksa,” ujar Fitroh di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (18/12/2025).
KPK Sudah Koordinasi dengan Kejaksaan Agung
Fitroh menjelaskan, KPK telah berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung terkait OTT yang menjadi operasi tangkap tangan kesembilan sepanjang tahun 2025 tersebut.
“Sudah ada koordinasi dengan Kejaksaan Agung. Nanti kita lihat lah hasilnya,” kata Fitroh.
Meski demikian, KPK belum membeberkan identitas jaksa maupun peran pihak-pihak yang diamankan karena proses hukum masih berjalan.
Sebelumnya, KPK mengonfirmasi telah melakukan operasi tangkap tangan di wilayah Banten dan mengamankan lima orang. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan OTT tersebut dilakukan secara tertutup.
“Benar ada kegiatan. Penyelidikan tertutup,” kata Budi kepada awak media, Kamis.
Menurut Budi, OTT dilakukan pada Rabu malam, 17 Desember 2025, dan seluruh pihak yang diamankan saat ini masih menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik KPK.
“Tim mengamankan sejumlah lima orang di wilayah Banten,” jelasnya.
Identitas dan Dugaan Perkara Masih Dirahasiakan
Budi menegaskan, KPK akan menyampaikan secara terbuka identitas pihak yang diamankan serta konstruksi perkara setelah seluruh proses awal rampung.
“Siapa saja yang diamankan, terkait apa, kami akan sampaikan pada kesempatan berikutnya. Kita sama-sama tunggu prosesnya,” ujarnya.
KPK belum mengonfirmasi secara detail dugaan tindak pidana yang melatarbelakangi OTT tersebut.
Baca Juga:
Anak Dewan Pakar PKS Ditemukan Tewas Bersimbah Darah di Cilegon
Deretan OTT KPK Sepanjang 2025
OTT di Banten ini menambah daftar operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK sepanjang tahun 2025. Pada Maret 2025, KPK menjaring anggota DPRD dan pejabat Dinas PUPR Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan.
Pada Juni 2025, KPK melakukan OTT terkait dugaan suap proyek pembangunan jalan di Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara dan Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Sumut.
OTT berikutnya berlangsung pada 7–8 Agustus 2025 di Jakarta, Kendari, dan Makassar, terkait dugaan korupsi proyek pembangunan rumah sakit umum daerah di Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara.
Selanjutnya, KPK melakukan OTT di Jakarta pada 13 Agustus 2025 mengenai dugaan suap kerja sama pengelolaan kawasan hutan.
Pada 20 Agustus 2025, KPK menggelar OTT terkait dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi K3 di Kementerian Ketenagakerjaan.
Kemudian, pada 3 November 2025, KPK menangkap Gubernur Riau Abdul Wahid terkait dugaan pemerasan di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.
OTT ketujuh dilakukan pada 7 November 2025 dengan menangkap Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko, terkait dugaan suap pengurusan jabatan dan proyek rumah sakit daerah.
Terakhir sebelum OTT Banten, KPK menangkap Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya pada 9–10 Desember 2025 terkait dugaan penerimaan hadiah dan gratifikasi.
(Dist)
