BANDUNG, TEROPONGMEDIA.ID — Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) temukan upaya ancaman tidak naik kelas kepada para siswa yang menolak ikut program pendidikan karakter berbasis barak militer di Jawa Barat.
Selain itu, KPAI juga mendapati bahwa siswa yang mengikuti program pendidikan yang digagas Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, itu tak ditentukan berdasarkan asesmen psikolog profesional, melainkan hanya rekomendasi guru BK.
“Program tidak ditentukan berdasarkan asesmen psikologi profesional lainnya yang jadi temuan kita, melainkan hanya rekomendasi guru BK. Bahkan ada ancaman bahwa siswa yang menolak mengikuti program bisa tidak naik kelas. Ini juga wawancara kita, anak-anak yang ada di Purwakarta maupun yang ada di Lembang,” ujar Wakil Ketua KPAI, Jasra Putra, dalam Konferensi Pers yang digelar secara daring pada Jumat (16/5/2025).
Di Purwakarta, Jasra menuturkan ada 3 Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri yang tak memiliki guru Bimbingan Konseling alias BK. Hal ini menjadi pertanyaan akan siapa yang memberikan rekomendasi peserta untuk menjalani program di barak militer.
“Dan bahkan di Purwakarta ada tiga sekolah SMP negeri yang informasi yang kita dapatkan dari Dinas, belum ada guru BK-nya. Itu pertanyaan kita, rekomendasi ini siapa yang melakukan? Ini tentu harus dilihat lebih jauh,” kata Jasra.
Baca Juga:
KPAI Nilai Program Barak Militer Dedi Mulyadi Hanya Efektif Sementara
KPAI: Anak Tidur di Velbed, Program Barak Militer Jabar Perlu Evaluasi
Oleh karena itu, KPAI merekomendasikan agar penetuan peserta tak hanya dilakukan oleh guru BK di sekolah, tapi oleh psikolog yang profesional.
Selain itu, KPAI juga menemukan adanya peran orang tua hingga perceraian dalam wawancara bersama sampel anak di Purwakarta dan di Lembang. Termasuk, adanya peran teman sebaya dalam membentuk karakter anak.
“Jadi memang kita berdiskusi hampir satu jam dengan pengelola dan dengan OPD yang ada baik di Purwakarta maupun di Lembang. Memang isu keluarga ini menjadi isu yang sangat banyak kita diskusikan,” ujar Jasra.
(Kaje)
