JAKARTA, TM.id : Anggota Komisi VI DPR RI Rieke Diah Pitaloka mengajak intelektual kampus untuk mendukung hadirnya Peraturan Pemerintah tentang Data Dasar Penyelenggaraan Pemerintah Daerah berbasis Data Desa Presisi.
Hal itu disampaikan Rieke Diah Pitaloka saat dialog bertema “Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana dalam Perencanaan Pembangunan Nasional di Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi berbasis Haluan Pembinaan Ideologi Pancasila”, di Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, Selasa.
“Kita sedang berlari agar Indonesia memiliki data yang akurat,” kata Rieke, Rieke saat dialog bertema “Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana dalam Perencanaan Pembangunan Nasional di Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi berbasis Haluan Pembinaan Ideologi Pancasila”, di Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, Selasa (21/12/2022).
Rieke menegaskan bahwa data akurat sangat berguna agar karya pembangunan pemerintah daerah dapat terencana, terukur, dan tepat sasaran. Menurutnya, hal itu masih belum terealisasi dengan baik meski Pemerintah telah mengucurkan anggaran yang sangat besar.
“Presiden Jokowi adalah Presiden yang mengalokasikan anggaran negara yang jumlahnya paling banyak di antara pemerintahan yang pernah ada. Tapi masalahnya anggaran negara sebesar apa pun enggak akan tepat sasaran, kalau datanya itu tidak tepat, tidak akurat, tidak aktual,” ujarnya.
Pancasila, kata Rieke, tidak akan mencapai tujuan adil dan makmur jika tidak ada data yang akurat dan aktual. Termasuk, data tentang kehidupan dan kebutuhan riil rakyat yang berada di desa-desa dan kelurahan.
Arie Sujito, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Pengabdian Masyarakat dan Alumni UGM mengatakan bahwa peran perguruan tinggi ialah untuk mendorong transformasi agar Pancasila relevan dengan nilai-nilai yang terkandung, serta memiliki pengaruh yang cukup besar dalam proses pembangunan.
“Kampus tentu dituntut untuk berperan lebih agar mampu menghasilkan gagasan-gagasan yang bisa mengawal, sehingga proses pembentukan kebijakan, proses strategis, punya manfaat langsung pada rakyat itu bisa dirasakan,” katanya lagi.
Penggagas Data Desa Presisi (DDP) Sofyan Sjaf mengamini pula pernyataan Rieke. Ia menilai dengan data dan angka yang akurat, maka pembangunan negara yang dimulai dari tingkat desa pun bisa berjalan dengan baik.
“Untuk mewujudkan pembangunan nasional hanya bisa dilakukan dengan dua pendekatan, demokratik roller development dan data akurat,” kata pria yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Bidang Pengabdian Masyarakat Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Institut Pertanian Bogor (LPPM IPB) itu pula.
(Budis)
