JAKARTA, TEROPONGMEDIA.ID — Belum dapat dipastikan nasib ratusan warga negara Indonesia (WNI) di Bangladesh yang tengah dalam sutuasi kerusuhan saat ini.
Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi pun menegaskan siap mengevakuasi seluruh WNI pasca meningalnya WU, seorang WNI yang terjebak kebakaran di sebuah hotel akibat kerusuhan tersebut pada Senin (5/8/2024).
Retno Marsudi menegaskan, Pemerintah RI terus menjalin komunikasi dengan pihak terkait untuk melakukan evakuasi WNI tersebut.
Lanjut Retno mengatakan, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI sudah berkomunikasi dengan pihak keluarga, termasuk dengan kedutaan besar RI di Dhaka.
“Kemlu terus melakukan komunikasi untuk bagaimana dapat melakukan evakuasi sebaik mungkin,” tegas Retno, seperti dilansir Antara, Kamis (8/8/2024).
Dijelaskan, DU, WNI yang meninggal itu tiba di Bangladesh pada 1 Agustus 2024 untuk kunjungan bisnis. Atas meninggalnya DU, Kemlu pun telah menghubungi keluarga korban di Indonesia untuk menyampaikan belasungkawa dan memfasilitasi repatriasi jenazahnya.
Tercatat, sedikitnya 73 orang tewas, termasuk 14 anggota polisi, dalam bentrokan antara aparat keamanan dengan pengunjuk rasa di Dhaka dan kota-kota lain di Bangladesh. Kemlu melaporkan setidaknya ada 577 WNI yang sedang berada di Bangladesh saat ini.
BACA JUGA: Bangladesh Mencekam, 91 Pendemo Tewas Desak PM Mundur
Aksi unjuk rasa meningkat pekan lalu untuk memprotes kebijakan kuota PNS yang diterapkan pemerintah Bangladesh, menyusul bentrokan di Universitas Dhaka.
Kerusuhan ini dipicu oleh kebijakan Perdana Menteri Sheikh Hasina yang dianggap diskriminatif terkait pengangkatan pegawai negeri sispil (PNS).
Kebijakan itu menjadi pemicu gelombang protes dari kalangan mahasiswa hingga berujung kerusuhan. Sheikh Hasina kemudian kabur ke India, sedangkan pemerintahan darurat Bangladesh saat ini diamblil alih militer Angkatan Darat.
Presiden Bangladesh Mohammed Shahabuddin pun membubarkan parlemen sebagai tanda berakhirnya era pemerintahan Perdana Menteri Sheikh Hasina.
Kepresidenan Bangladesh dalam sebuah pernyataan, Selasa (6/8), menjelaskan bahwa keputusan itu diambil setelah berdiskusi dengan para kepala angkatan bersenjata, para pemimpin partai politik, perwakilan masyarakat sipil, dan para pemimpin gerakan protes yang dipimpin mahasiswa.
(Aak)
