BANDUNG, TEROPONGMEDIA.ID — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengungkapkan momentum HUT ke-80 RI untuk memahami kemerdekaan sebagai upaya pemerintah menjaga sendi dasar negara demi kepentingan rakyatnya.
KDM –sapaan akrab Dedi Mulyadi—mengatakan bahwa kemerdekaan harus dipahami sebagai upaya pembebasan negara terhadap berbagai problem yang dialami oleh warga, sekaligus upaya negara untuk menjaga negaranya.
“Negara harus menjaga alam dan lingkungannya sebagai sendi dasar bagi membangun nilai-nilai masa depan,” ujar KDM ditemui usai memimpin Upacara Bendera HUT ke 80 RI tingkat Provinsi Jawa Barat di Lapangan Gasibu, Kota Bandung, Minggu (17/8/2025).
Menurut KDM, masa depan tidak dapat dibangun dengan kerusakan, melainkan dengan keutuhan, khususnya keutuhan lingkungan dan alam sekitar.
“Artinya, saya terjemahkan tadi sebuah kerangka fundamen tentang perubahan tata ruang yang radikal agar mengembalikan kembali fungsi-fungsi alam,” jelasnya.
Baca Juga:
KDM Ingin Bebaskan Tunggakan PBB Warga Jabar, Ternyata Ini Alasannya!
Tolak Pergi ke Korsel, KDM Serahkan ‘Hadiah’ dari Kemendagri ke Staf Pemprov Jabar
Selain itu, KDM juga menyampaikan negara harus radikal dalam mengubah sistem anggaran untuk keberpihakan pada kepentingan pendidikan dan kesehatan warganya. Hal tersebut, katanya, merupakan kebutuhan dasar utama bagi masyarakat Indonesia.
“Tadi sudah saya paparkan kerangka kerja yang harus dibangun, dan kita secara konsisten mewujudkan itu dalam rencana pembangunan yang dibangun melalui Pemdaprov Jabar,” ungkap KDM.
“Kita bisa dilihat dari postur anggaran yang hari ini sudah kita sahkan,” tandasnya.
KDM memaparkan bahwa kabupaten kota harus terus mendapat koreksi oleh pihak provinsi terhadap berbagai kebijakan anggaran yang belum berpihak pada kepentingan dasar masyarakat.
Ia mencontohkan adanya sekolah yang roboh, jalan yang rusak, sarana air bersih yang belum terpenuhi, hingga listrik yang belum mengalir, sebagai sendi dasar yang perlu dipenuhi melalui pola sinergi.
“Jadi, bupati wali kota dan Gubernur bersama-sama membahas anggaran secara bersama, sehingga saling mengisi satu sama lain dan saling terbuka. Itu harus menjadi belanja modal,” tutur Gubernur.
“Modalnya harus kepentingan yang memiliki efek multi-layer, efek ekonomi bagi warga. Nah ini kan barang sinergi, dan termasuk juga peka terhadap yang terjadi di lingkungan masyarakat,” pungkasnya. (TM)
