Kasus Kepsek Dipecat Wali Kota, Dede Yusuf Beri Komentar Menohok ke Bima Arya

Penulis: Aak

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dede Yusuf, Cleansing Guru Honorer Disdik DKI
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dede Yusuf Macan Effendi (Foto: DPR RI)
[galeri_foto] [youtube_embed]

Bagikan

JAKARTA,TM.ID: Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf Macan Effendy menyikapi kasus dugaan pungli mantan Kepala Sekolah SDN Cibeureum 1 Kota Bogor Nopi Yeni, yang kemudian dipecat oleh Wali Kota Bogor Bima Arya.

Dede Yusuf menanggapi soal upaya perlawanan hukum yang dilakukan Nopi Yeni dengan melaporkan balik Bima Arya, yang menurutnya sebagai bagian dari hak warga negara.

“Kita sebut saja perlawanan secara hukum, itu hak setiap warga negara,” ujar Dede Yusuf, seperti dilansir Parlementaria, Sabtu (23/9/2023).

Dede menjelaskan bahwa kepala daerah, undang-undang membuka kewenangan bagi kepala daerah untuk merotasi sampai pemecatan guru yang mengajar di tingkat pendidikan dasar.

BACA JUGA: Skripsi Dihapus, Dede Yusuf Dukung Menteri Nadiem tapi Ada Syarat

Pun demikian bagi Bima Arya, pemecatan terhadap Nopi atas segala dugaan penyimpangan kewenangannya sebagai kepala sekolah merupakan kewenangan Bima Arya sebagai Wali Kota.

Ketika kepala daerah mempunyai dasar yang kuat, maka kebijakannya merupakan sesuatu keniscayaan karena kepala sekolah secara struktural berada di bawah kewenangan kepala daerah.

“Jadi mau ditukar kapan pun, itu kewenangan kepala daerah, dirotasi, atau tidak,” tegas politisi Partai Demokrat ini.

Namun Dede Yusuf juga mempertanyakan bukti dan saksi yang kuat sehingga cukup alasan kenapa Nopi Yeni harus dipecat atas dugaan pungli.

Terkait itu, Dede Yusuf mengingatkan agar ketegasan kepala daerah benar-benar ditegakkan bukan demi popularitas semata.

Dede Yusuf mengaku bahwa dirinya sebagai  legislator mengapresiasi kepala daerah yang memberikan ketegasan, tetapi iapun mengimbau ketegasan itu bukan karena terdorong popularistis saja.

“Tapi harus berdasarkan data, apa iya benar? Ada bukti, ada saksi, dan sebagainya,” katanya.

Lebih jauh Dede Yusuf mengatakan bahwa dugaan pungli dalam proses Penerimaan Peserta Didik baru (PPDB) tidak hanya terjadi di satu sekolah di Bogor saja.

Dengan begitu, harus adanya sistem yang kuat untuk mengantisipasi tindakan pungli, jangan hanya kebijakan yang bersifat sementara.

BACA JUGA: Marak Pungli PPDB SMA di Jabar, 4 Kepsek Disanksi Berat

“Karena kalau kita memperbaiki kita hanya melakukan pemecatan pada katakanlah oknum, yang lain bagaimana?” katanya.

Maka sebagai kepala daerah harus dapat mengambil kebijakan yang sifatnya sistematis, bukan spontanitas semata yang hanya sementara.

“Harus mengambil kebijakan yang memang komprehensif,” tegasnya.

Seperti diketahui, Wali Kota Bogor Bima Arya menanggapi perlawanan hukum mantan kepala sekolah Nopi Yeni. Nopi dipecat Bima karena diduga menerima gratifikasi dan memecat guru honorer yang dituding sebagai pelapor pungli. Bima siap menghadapi perlawanan Nopi Yeni.

“Saya kira kita akan hadapi itu karena landasannya kuat, berdasarkan Inspektorat, kepala sekolah terbukti menerima gratifikasi. Jadi ya kita akan layani,” ujar Bima Arya, Jumat (22/9/2023).

 

(Aak)

Baca berita lainnya di Google News dan Whatsapp Channel
Berita Terkait
Berita Terkini
peredaran Narkoba bekasi
Polda Metro Jaya: Bekasi Jadi Pusat Peredaran Narkoba Terbesar
kdrt damkar sahroni
Kasus KDRT Dilaporkan ke Damkar, Sahroni Colek Polisi
Job Fair Ciamis 2025
BPS: Ada 23 Ribu Pengangguran di Ciamis, Job Fair 2025 Sediakan 1.150 Lowongan Kerja
Alfeandra Dewangga Diminta Bobotoh Untuk Hitamkan Rambut
Setelah Diresmikan Persib, Alfeandra Dewangga Diminta Bobotoh Untuk Hitamkan Rambut
Euis Ida Wartiah Bimtek
Euis Ida Wartiah Ikuti Bimtek Anggota DPRD dari Golkar Seluruh Jawa Barat
Berita Lainnya

1

Ida Fauziyah: PKB Lahir dari Rahimnya NU

2

Telkom University Gelar Pelatihan Literasi Digital dan Etika AI bagi Remaja Kelurahan Tamansari Bandung

3

BPJS Ketenagakerjaan Dukung Grab dan Kementerian UMKM Hadirkan Bantalan Sosial Digital Melalui Program Rekrutmen Mitra Digital

4

Inggris Borong 12 Jet F‑35A Pembawa Nuklir, Siaga Perang?

5

Dilema Bandara, Kemenhub Kaji Reaktivasi Husein, Bandung Desak Akses Udara Dipulihkan
Headline
aturan baru pendakian gunung rinjani
Imbas Kematian Juliana Marins, Pemprov NTB Siapkan Aturan Baru Pendakian Gunung Rinjani
Farhan Desak Reaktivasi Bandara Husein untuk Segera Dibuka!
Farhan Desak Reaktivasi Bandara Husein untuk Segera Dibuka!
evakuasi wni dari iran
Kemenlu Masih Belum Berhasil Evakuasi Ratusan WNI dari Iran
Farhan Wajibkan ASN Bandung Kerja Penuh dari Kantor
Work From Didieu! Farhan Wajibkan ASN Bandung Kerja Penuh dari Kantor

Dapatkan fitur lebih lengkap di aplikasi Teropong Media.