BANDUNG, TEROPONGMEDIA.ID — Setelah sempat memblokir jutaan rekening bank yang tidak aktif (dormant), kini Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) kembali membuat wacana untuk memblokir sementara e-wallet yang tidak aktif atau ‘nganggur’!
Hal tersebut dikatakan Deputi Bidang Analisis dan Pemeriksaan PPATK, Danang Tri Hartono, di kantor PPATK pada pekan ini.
Menurut Danang, langkah ini akan mempertimbangkan tingkat risiko yang ada, serupa dengan kebijakan yang sempat diterapkan pada rekening bank.
“Nanti kita lihat dulu risikonya e-wallet. Sekarang kripto kan juga bisa diperjualbelikan,” ujar Danang.
Meski wacana pemblokiran e-wallet sudah bergulir, Danang belum bisa memastikan kapan langkah ini akan diimplementasikan. Saat ini, PPATK masih fokus membenahi kebijakan pemblokiran sementara rekening dormant yang sempat ramai dikritik masyarakat.
“Nanti kita fokus dulu di rekening ini,” tegasnya.
Seperti diketahui, PPATK sebelumnya telah melakukan penghentian sementara transaksi pada rekening yang dikategorikan dormant sejak 15 Mei 2025 berdasarkan data dari perbankan.
Namun, setelah menuai polemik, lembaga ini telah membuka kembali sekitar 122 juta rekening yang sempat diblokir.
PPATK sendiri telah membuka blokir sebanyak 122 juta rekening dormant (tidak aktif) yang sempat terhenti transaksinya.
Baca Juga:
Seluruh proses analisis yang dilakukan PPATK bersama perbankan sejak 15 Mei 2025 telah tuntas pada 31 Juli 2025.
Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menjelaskan bahwa mayoritas rekening yang terdampak adalah rekening yang tidak aktif dalam kurun waktu 5 hingga 35 tahun.
Sejak Mei lalu, PPATK telah secara bertahap memberikan arahan kepada perbankan untuk mencabut penghentian sementara transaksi (cabut Hensem).
“Hingga saat ini, lebih dari 100 juta rekening atau 90% rekening telah kembali aktif. Proses aktivasi rekening sepenuhnya diserahkan kepada pihak bank sesuai dengan mekanisme dan kebijakan internal masing-masing bank,” kata Ivan.
PPATK mengklaim bahwa penghentian sementara transaksi ini bukanlah sebuah hukuman, melainkan langkah preventif untuk melindungi dana nasabah dari berbagai kejahatan, seperti penipuan, jual beli rekening, judi online, korupsi, hingga peretasan.
“Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menjaga integritas sektor jasa keuangan,” kata Ivan.
(Anisa Kholifatul Jannah)
