YOGYAKARTA,TM.ID: Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi mencatat, jumlah keluarga miskin mengalami kenaikan sekitar 10 persen di Kota Yogyakarta pada 2022.
“Pendataan warga miskin terakhir kali dilakukan pada 2020 dan tidak dilakukan pada 2021 karena masih pandemi. Jika dibanding 2020, maka data hasil pendataan pada 2022 memang mengalami kenaikan,” kata Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta Supriyanto, Jumat (20/1/2023).
Berdasarkan data 2022, jumlah warga miskin di Kota Yogyakarta sebanyak 17.451 kepala keluarga (KK) atau naik 1.641 KK dibanding data pada 2020 sebanyak 15.810 KK.
Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta mengelompokkan data keluarga miskin atau disebut data keluarga sasaran jaminan perlindungan sosial (KSJPS) dalam tiga kategori yaitu fakir miskin sebagai strata terbawah, miskin, dan rentan miskin.
BACA JUGA: Buronan Mafia Pajak Kelapa Sawit Berhasil Ditangkap di Sumsel
“Untuk data hasil pendataan 2022, tidak ada penambahan data warga yang masuk kategori fakir miskin. Jadi sudah sejak 2020, tidak ada warga di kelompok tersebut,” katanya.
Jumlah kelompok yang mendominasi data warga miskin pendataan 2022 tetap pada kategori rentan miskin sebanyak 14.986 KK dan kategori miskin 2.465 KK.
Supriyanto mengatakan, masih terus melakukan kajian terkait faktor yang menjadi penyebab bertambahnya jumlah warga miskin di Kota Yogyakarta.
“Kondisi pandemi yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir bisa dikatakan menjadi penyebab bertambahnya warga miskin. Ada banyak pemutusan hubungan kerja dan menurunnya pendapatan yang menjadi salah satu indikator pendataan menyumbang faktor terbanyak dalam pendataan yang kami lakukan,” katanya.
Data warga miskin yang sudah ditetapkan melalui SK Penjabat Wali Kota Yogyakarta Sumadi pada 30 Desember 2022 tersebut kemudian akan digunakan sebagai basis data pelaksanaan program intervensi penanggulangan kemiskinan yang bersumber dari APBD Kota Yogyakarta.
“Bagi warga yang masuk dalam data tersebut akan mendapat kartu identitas. Sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Bulan ini, kartu akan didistribusikan melalui masing-masing kelurahan,” katanya.
Sebelumnya, Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta Aman Yuriadijaya mengatakan, intervensi program pemerintah daerah untuk kebutuhan penanggulangan kemiskinan atau peningkatan kesejahteraan harus didasarkan pada data.
“Dengan data, maka akan diketahui warga yang membutuhkan intervensi dan jenis intervensi yang harus diberikan. Dengan demikian, terjadi pergerakan ekonomi sehingga pertumbuhan ekonomi di Yogyakarta tidak hanya bertumpu pada sektor-sektor tertentu saja tetapi merata,” katanya.
Ia pun berharap, indeks kesenjangan pendapatan atau gini ratio di Kota Yogyakarta juga bisa diturunkan.
(Dist)
