SEMARANG,TM.ID : Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) meminta kasus calo penerimaan Bintara Polri Tahun 2022 yang melibatkan lima oknum polisi di Polda Jawa Tengah seharusnya diproses pidana.
“Mereka tidak cukup hanya dijerat kode etik karena sudah mempermalukan Polri,” kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman di Semarang, Rabu (8/3/2023).
Menurut dia, praktik percaloan yang dilakukan kelima oknum polisi tersebut masuk dalam kategori pungutan liar (pungli).
Selain itu, ia menyoroti penanganan perkara tersebut yang justru dilakukan Bidang Propam Polda Jawa Tengah.
Ia mengatakan seharusnya penanganan perkara itu dilakukan Divisi Propam Polri agar memenuhi rasa keadilan.
“Saya khawatir perkara ini akan dikecilkan dan tidak dikembangkan jika ditangani Propam Polda Jateng ,” katanya.
Sebelumnya, lima oknum polisi di Jawa Tengah terlibat praktik percaloan penerimaan Bintara Polri Seleksi Tahun 2022.
Adapun kelima oknum tersebut masing-masing Kompol AR, Kompol KN, AKP CS, Bripka Z, dan Brigadir EW.
Kelima oknum polisi tersebut telah menjalani sidang etik oleh Bidang Propam Polda Jateng.
Selain kelima polisi, terdapat dua PNS Polri yang diduga juga terlibat dalam praktik percaloan tersebut.
BACA JUGA: 5 Oknum Polisi Polda Jateng Diduga jadi Calo Penerimaan Bintara
Boyamin mengatakan MAKI akan terus mengawal kasus tersebut dan berharap penegakan hukum dapat dilakukan secara tegas dan adil.
“Kami berharap ini bukan hanya sekedar seremonial,” ujarnya.
Kasus percaloan dalam penerimaan Bintara Polri tahun 2022 ini tidak hanya terjadi di Jawa Tengah, namun juga di beberapa wilayah lain di Indonesia.
Sebelumnya, Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto menyatakan bahwa Polri akan menindak tegas praktik percaloan dalam penerimaan Bintara Polri.
“Kita akan tindak tegas. Yang terlibat calo, baik itu oknum Polri atau masyarakat, akan diberikan sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku,” kata Agus Andrianto.
(Budis)
