Jokowi Perintahkan Menkominfo dan Menkeu Selesaikan 6 Juta Data NPWP Bocor

Penulis: usamah

NPWP Bocor
Presiden Joko Widodo (Jokowi)(Instagram/@Jokowi)
[galeri_foto] [youtube_embed]

Bagikan

BANDUNG, TEROPONGMEDIA.ID — Enam juta data NPWP diduga bocor dan dijual di Breach Forum. Informasi disampaikan pendiri Ethical Hacker Indonesia Teguh Aprianto.

Di antara jutaan data tersebut terdapat beberapa data NPWP milik petinggi negara. Salah satunya Presiden Joko Widodo beserta dua anaknya, Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep.

Selain itu, Menkominfo Budi Arie Setiadi juga masuk dalam daftar data yang diduga bocor. Begitu pula dengan menteri lain seperti Sri Mulyani Indrawati, Erick Thohir, serta Zulkifli Hasan.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Kementerian Keuangan mengatasi bocornya data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Apalagi, masalah data bocor ini bukan kali pertama dihadapi Indonesia.

“Saya sudah memerintahkan Kominfo maupun Kementerian Keuangan termasuk BSSN untuk memitigasi secepatnya. Peristiwa seperti ini juga terjadi di negara-negara lain,” kata Presiden saat memberikan keterangan di sela kunjungan kerjanya ke Jawa Tengah, Kamis (19/9/2024).

Jokowi mengatakan, kebocoran data dapat disebabkan oleh banyak faktor. Di antaranya keteledoran password maupun penyimpanan data yang tidak rapi.

BACA JUGA: 6 Juta Data NPWP Diperjualbelikan Seharga 150 Juta, Termasuk Milik Presiden Jokowi?

“Ini semuanya (kebocoran), semua data itu mungkin karena keteledoran password bisa terjadi. Mungkin juga karena penyimpanan data yang juga terlalu banyak di tempat berbeda-beda, bisa menjadi ruang untuk diretas hacker,” kata Presiden, mengungkapkan.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, telah memerintahkan Dirjen Pajak Suryo Utomo melakukan evaluasi kebocoran NPWP. Menurutnya, setelah dievaluasi, nantinya Dirjen Pajak akan memberikan penjelasan secara lengkap.

“Nanti akan disampaikan oleh Pak Dirjen dan tim IT-nya. Ditunggu saja ya,” kata Sri Mulyani.

 

 

(Usk)

Baca berita lainnya di Google News dan Whatsapp Channel
Berita Terkait
Berita Terkini
Pacu Jalur
Mengenal Sosok Dika, Bocah Viral Pacu Jalur yang Tembus ke Paris Hingga Milan
Tembang SUnda Cigawiran - YouTube DREAMSEA Manuscript
Cigawiran, Warisan Tembang Sunda yang Sarat Nilai Islam
bansos untuk judol
PPATK: Banyak Penerima Bansos Main Judol
BANDUNG, TEROPONGMEDIA.ID -- Para pemimpin negara-negara berkembang yang tergabung dalam BRICS menyerukan agar negara-negara maju memenuhi tanggung jawab mereka dalam mendanai upaya global untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Seruan ini disampaikan pada hari terakhir KTT BRICS di Rio de Janeiro, Senin (7/7/2025), yang menyoroti tantangan bersama dalam menghadapi perubahan iklim, dikutip dari Reuters. Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva menekankan pentingnya peran negara-negara selatan global dalam memerangi pemanasan global. Hal ini ia sampaikan menjelang Brasil menjadi tuan rumah Konferensi Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (COP) pada November mendatang. dalam pernyataan bersama yang dirilis pada Minggu (6/7/2025), para pemimpin BRICS menegaskan bahwa bahan bakar fosil masih akan memainkan peran penting dalam bauran energi global, khususnya di negara-negara berkembang. "Kita hidup di masa penuh kontradiksi di seluruh dunia. Yang terpenting adalah kita bersedia mengatasi kontradiksi ini," ujar Menteri Lingkungan Brasil Marina Silva saat ditanya tentang rencana eksplorasi minyak di lepas pantai hutan hujan Amazon. Pernyataan bersama itu juga menegaskan bahwa pendanaan iklim adalah tanggung jawab negara maju terhadap negara berkembang, yang merupakan posisi standar negara-negara berkembang dalam negosiasi iklim global. BRICS juga menyatakan dukungannya terhadap usulan Brasil untuk membentuk dana perlindungan hutan tropis, yang disebut Tropical Forests Forever Facility. Dana ini bertujuan untuk mendukung mitigasi perubahan iklim yang dilakukan negara-negara berkembang di luar kewajiban yang ditetapkan oleh Perjanjian Paris 2015. Dua sumber yang mengetahui pembicaraan menyebutkan bahwa Tiongkok dan Uni Emirat Arab telah menyampaikan niat mereka untuk berinvestasi dalam dana tersebut dalam pertemuan dengan Menteri Keuangan Brasil Fernando Haddad di Rio. Dalam pernyataan yang sama, BRICS juga mengkritik kebijakan seperti pajak karbon lintas batas dan undang-undang anti-deforestasi yang baru-baru ini diadopsi oleh Uni Eropa. Kebijakan tersebut dinilai sebagai tindakan proteksionis yang diskriminatif dengan dalih melindungi lingkungan.
KTT BRICS Tuntut Komitmen Finansial Negara Maju untuk Krisis Iklim Global
pemisahan pemilu (6)
MK Putuskan Pemisahan Pemilu, PKB Usulkan Kepala Daerah Dipilih DPRD!
Berita Lainnya

1

The Klan Unity, Puncak Acara 37th Bikers Brotherhood 1%MC Indonesia

2

Remu Suzumori Masuk Daftar 7 Aktris Paling Sukses di Jepang

3

Hyundai Siap Bawa Mobil Baru ke Indonesia, Stargezer Terbaru Siap Bikin Rival Panas Dingin?

4

Konser Reuni Oasis Berhasil, Tapi Kolaborasi dengan Adidas Banjir Kritik dan Drama!

5

Dukung Akses Pendidikan Tinggi Bagi Putra-Putri Daerah Terbaik, PT Pertamina Hulu Indonesia Kembali Gulirkan Program Beasiswa Sobat Bumi Kalimantan
Headline
Gunung Lewotobi Laki-laki Erupsi
Erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki, Jadwal Penerbangan Kupang-Maumere Terdampak
Gempa Guncang Kabupaten Pangandaran Magnitudo 5,1 Tak Berpotensi Tsunami
Gempa Guncang Kabupaten Pangandaran Magnitudo 5,1 Tak Berpotensi Tsunami
Bangunan Enam Lantai di KBU Disegel, Diduga Langgar Izin dan Aturan Tata Ruang
Bangunan Enam Lantai di KBU Disegel, Diduga Langgar Izin dan Aturan Tata Ruang
Teras Cihampelas Dibongkar? DPRD Minta Kajian Menyeluruh dan Solusi Pengganti
Teras Cihampelas Dibongkar? DPRD Minta Kajian Menyeluruh dan Solusi Pengganti

Dapatkan fitur lebih lengkap di aplikasi Teropong Media.