BANDUNG,TEROPONGMEDIA.ID — Ajang pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024, bukan sekedar memilih pemimpin, wali kota, bupati ataupun gubernur untuk lima tahun ke depan. Namun kontestasi politik tersebut menjadi ajang bersih-bersih Kota Bandung dari skandal korupsi.
Pemerhati kebijakan publik dari Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Prof. Cecep Darmawan menilai, momen tersebut mesti dimanfaatkan sebaik mungkin oleh seluruh kalangan. Mulai dari memilih calon pemimpin yang berintegritas hingga membenahi sistem pada masa mendatang.
“Bandung digadang-gadang sebagai kota kreatif. Ibu kota Jawa Barat. Ini kasus ada beberapa walikota kena kasus, lalu ada kasus korupsi lain di unit pelayanan. Ini birokrasi di Bandung sudah parah. Harus ada gerakan,” kata Prof. Cecep Darmawan, Sabtu (10/8/2024).
Prof. Cecep pun menekankan, pentingnya langkah sigap yang harus dilakukan Penjabat (Pj) Wali Kota Bandung, Bambang Tirtoyuliono. Terlebih saat ini dirinya yang mengemban tugas penting dalam mengatur birokrasi pemerintah Kota Bandung.
“Ini momentum bersih dari oknum. Supaya terjadi transformasi menjadi bersih dan berintegritas. Saya yakin pegawai masih banyak yang bagus maka segera diproses. Kemudian pimpinan Pj Walikota juga harus menyidak dan mengorganisir,” ucapnya
Bahkan menurutnya, menjelang Pilwalkot nanti, apabila hingga saat ini sistem birokrasi belum juga dibenahi. Bukan tidak mungkin bakal memberi dampak terhadap tingkat kepercayaan masyarakat. Imbasnya adalah tingkat partisipasi pemilu menurun.
“Jadi sekarang momentum bersih-bersih. Apalagi Pilwalkot bentar lagi, kepercayaan publik nanti berpengaruh. Nanti berkurang bagaimana? Lalu pembangunan terhambat,” ujarnya
Sementara itu, pasca kasus pengaturan lelang yang dilakukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung terbongkar. Dikhawatirkan membuat tingkat kepercayaan para pengusaha, perusahaan swasta atau calon tender kian menurun.
Hal tersebut diungkapkan Pengamat Politik dan Pemerintahan Universitas Jenderal Achmad Yani, Arlan Siddha. Menurutnya, selain tingkat kepercayaan para pengusaha yang menurun, terdapat dampak lain akibat kasus korupsi dalam proses lelang itu.
“Pasca kejadian kasus korupsi. Pertama adalah kerugian dari tender yang bakal jadi serba salah, lalu pihak tender bisa jadi terjerat. Ketiga bakal berimbas terhadap soal iklim pengadaan di Bandung,” katanya
Arlan menjelaskan, proses dari lelang dan para pengusaha pun pada akhirnya bakal ditinjau. Termasuk proses itu bakal berhenti dan merugikan pengusaha. Lantas ada beberapa hal yang mesti diperhatikan para pelaku usaha tersebut.
BACA JUGA: Diusung Gerindra Maju Pilwalkot Bandung, Dhani: Seluruh Keputusan Dari Pusat
“Hal pertama yang harus diperhatikan adalah prinsip tender bisa benar-benar yang sesuai dengan sistem. Kedua, jangan mau atau menolak segala bargain dari pihak pengadaan. Kalau terjerat kasus ini bakal merugikan,” imbuhnya.
“Jadi jelas kalau tingkat kepercayaan pengusaha bakal kempis dan khawatir. Jangankan terhadap tender, masyarakat pun menjadi bakal lebih menurun lagi (tingkat kepercayaan),” pungkasnya.
(Rizky Iman/Usk)
