Jadi KSAL, Muhammad Ali: Penegakan Hukum di Laut Harus Ditingkatkan

Penulis: Budi

Foto - Web -
[galeri_foto] [youtube_embed]

Bagikan

JAKARTA,TM.ID : Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Muhammad Ali mengaku siap menjalankan tugas yang dibebankan kepadanya oleh Presiden Jokowi berupa upaya peningkatan penegakan kedaulatan dan hukum di lautan Indonesia. Tugas itu ditekankan untuk wilayah perbatasan laut Indonesia termasuk Laut China Selatan.

“Dari Bapak Presiden sudah ditekankan bahwa penegakan kedaulatan dan penegakan hukum di laut, terutama di wilayah perbatasan di mana saja, tidak hanya Laut China Selatan, pokoknya di seluruh perbatasan laut harus ditingkatkan,” kata Ali dalam keterangan kepada awak media, usai prosesi pelantikan, di Istana Negara, Jakarta, Rabu.

Salah satu potensi kerawanan keamanan laut yang diidentifikasi Ali adalah kegiatan penyelundupan, dan hal itu juga sudah menjadi bagian instruksi yang diterimanya dari Presiden Jokowi.

“Bapak Presiden juga menekankan untuk mencegah, untuk menghentikan kegiatan penyelundupan maupun kegiatan ilegal di laut atau lewat laut lainnya,” katanya lagi.

Pada sisi lain, Ali juga siap melanjutkan kerja positif yang dilakukan oleh pendahulunya, Laksamana TNI Yudo Margono yang sejak 19 Desember lalu sudah diangkat menjadi Panglima TNI.

Menurut Ali, Yudo telah banyak melakukan pengembangan dan pembangunan kekuatan Angkatan Laut Indonesia.

“Ini akan saya teruskan, kebijakan beliau akan saya teruskan dan mungkin ada beberapa pengembangan. Itu kita lihat hal-hal yang belum selesai kita selesaikan,” katanya.

Ali dilantik berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 100 TNI Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Staf Angkatan Laut tertanggal 28 Desember 2022, dan Keputusan Presiden Nomor 101 TNI tahun 2022 tentang Kenaikan Pangkat dalam Golongan Perwira Tinggi TNI tertanggal 28 Desember 2022.

Sebelum diangkat menjadi Kasal, Ali menjabat Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) I sejak 2 Agustus 2021.

(Budis)

Baca berita lainnya di Google News dan Whatsapp Channel
Berita Terkait
Berita Terkini
lapor mas wapres-3
Program Lapor Mas Wapres Tangani 7.500 Laporan
rumah subsidi 18 meter persegi
Pemerintah Usahakan Cicilan Rumah Subsidi 18 Meter Persegi Rp 600 Ribu per Bulan
dana pilkada Pemprov Jabar - utang BPJS Kesehatan
Ternyata Utang BPJS Rp300 M Pemprov Jabar Gegara Pilkada Serentak, Ini Penjelasannya
Pendaftaran BPJS
Cek Fakta: Pendaftaran Online BPJS Gratis 2025
dominasi Netflix
Menteri Meutya Sorot Dominasi Netflix Cs di Indonesia, Industri Penyiaran Lokal Terancam?
Berita Lainnya

1

Mengawal Janji Konstitusi: Pendidikan Dasar Gratis Untuk Siapa?

2

Pattern Recognition dalam Psikologi Kognitif: Mekanisme, Fungsi, dan Faktor yang Mempengaruhinya

3

DJP Jawa Barat Sita 133 Aset Penunggak Pajak Senilai Rp16,69 Miliar

4

Coding dan AI: Senjata Belajar di Era Society 5.0

5

Menunggu di Lorong Kota
Headline
rumah subsidi 18 meter persegi
Rumah Subsidi 18 Meter Persegi Dinilai Bukan Standar Manusia
Trump Umumkan Tarif Impor Baru, Indonesia Kena 32 Persen
Kecewa Pada Apple, Donald Trump Luncurkan Smartphone T1
batu bara china di indonesia
Jangan Kaget! Peredaran Batu Bara China di Indonesia Makin Meluas
487281379_1075319464403975_6053229546435365057_n
Ketangguhan Zarco Tak Bisa Tutupi Luka Honda, Aleix Espargaro Buka-bukaan Masalah RC213V

Dapatkan fitur lebih lengkap di aplikasi Teropong Media.