JAKARTA, TEROPONGMEDIA.ID – Israel dikabarkan tengah mematangkan rencana pengerahan pasukan internasional di Jalur Gaza yang rencananya akan mulai beroperasi pada 1 Mei 2026. Langkah ini merupakan bagian dari fase selanjutnya dalam rencana perdamaian yang diusulkan oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.
Menurut laporan lembaga penyiaran publik Israel, KAN, pada Sabtu (14/3/2026), dikutip dari Antara, pasukan internasional ini nantinya akan berkekuatan cukup besar. Laporan tersebut menyebutkan bahwa Indonesia diperkirakan akan mengirimkan sekitar 5.000 tentara. Selain Indonesia, pasukan tersebut juga akan melibatkan personel dari sejumlah negara lain, yakni Kazakhstan, Maroko, Albania, dan Kosovo.
Dalam skema pengerahan awal, pasukan internasional ini akan ditempatkan di sekitar area kota baru yang dibangun dengan dukungan Uni Emirat Arab (UEA) di wilayah Rafah, Gaza selatan. Setelah itu, jangkauan operasional pasukan akan diperluas ke wilayah lain, termasuk area yang disebut sebagai “garis kuning”—zona transisi tempat pasukan Israel mundur sementara berdasarkan perjanjian gencatan senjata.
Sebagai langkah awal, delegasi militer dari negara-negara partisipan dijadwalkan tiba di Israel dalam dua pekan ke depan untuk melakukan survei lokasi (tur pengintaian) di Gaza. Sementara itu, ratusan pasukan asing lainnya direncanakan berangkat ke Yordania bulan depan guna menjalani pelatihan khusus sebelum diterjunkan ke Gaza.
Baca Juga:
Anggota Tetap BoP, Indonesia Pilih Kirim 8.000 Pasukan ke Gaza Ketimbang Setor US$1 Miliar
Prabowo Temui Trump di Washington, Tarif Dagang dan Gaza Jadi Sorotan
Tugas Pasukan Stabilisasi
Pasukan internasional ini dibentuk sebagai bagian dari struktur pemerintahan transisi Gaza yang diumumkan Gedung Putih pada 16 Januari lalu. Tugas utama pasukan ini adalah mengawasi operasi keamanan, melucuti senjata kelompok bersenjata, serta menjamin kelancaran distribusi bantuan kemanusiaan dan material rekonstruksi bagi warga Gaza.
Langkah ini merupakan implementasi dari fase kedua rencana 20 poin Presiden Trump untuk mengakhiri perang, yang juga telah mendapat dukungan melalui Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2803 tertanggal 17 November 2025.
Sikap Indonesia
Meski namanya santer dikaitkan dengan pengiriman pasukan stabilisasi, posisi Indonesia tetap berpegang teguh pada prinsip dukungan terhadap Palestina. Presiden RI Prabowo Subianto dalam pertemuan dengan lebih dari 160 ulama di Jakarta pada 6 Maret lalu, menegaskan bahwa Indonesia akan menarik diri dari Dewan Perdamaian jika lembaga tersebut gagal menunjukkan dukungannya terhadap kemerdekaan Palestina.
Seperti diketahui, situasi di Gaza saat ini masih dalam masa pemulihan pasca-gencatan senjata yang dimulai pada 10 Oktober 2025. Konflik berkepanjangan selama dua tahun terakhir telah menyebabkan kerusakan parah pada 90 persen infrastruktur sipil dengan kerugian rekonstruksi yang diperkirakan mencapai 70 miliar dolar AS atau sekitar Rp1.187 triliun.
