BANDUNG, TEROPONGMEDIA.ID — Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Agung Yansusan, menyoroti ketimpangan pembangunan di wilayah Jawa Barat bagian selatan, khususnya dalam sektor pendidikan.
Menurutnya, ketimpangan tersebut tercermin dari rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di sebagian besar kabupaten/kota di kawasan selatan provinsi ini.
“Kalau dilihat dari peta sebaran IPM, wilayah utara rata-rata berada pada level sedang. Tapi di selatan, hampir semua masih rendah. Ini menunjukkan kualitas pendidikan, ekonomi, dan kesehatan di selatan belum memadai,” kata Agung dalam wawancara bersama Teropongmedia, Kamis (26/6/2025).
Agung menilai ketimpangan ini sebagai masalah struktural yang harus segera diatasi melalui kebijakan pembangunan yang lebih berpihak. Ia menekankan pentingnya komitmen serius dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) agar pembangunan tidak terpusat di wilayah utara saja.
“Kita tidak boleh membiarkan Jawa Barat Selatan seperti dianaktirikan. Harus ada perhatian lebih dalam bentuk pembangunan infrastruktur, subsidi pendidikan, atau dorongan untuk sektor pertanian. Semua itu harus dijadikan fokus dalam APBD provinsi,” tegasnya.
Selain aspek infrastruktur, Agung juga menyoroti pentingnya intervensi pada kualitas tenaga pendidik sebagai kunci perbaikan pendidikan di selatan. Menurutnya, pendekatan anggaran untuk menambah tunjangan dan kuantitas guru bisa menjadi solusi konkret.
“Manusia secara fitrah akan bekerja lebih serius ketika mendapatkan dukungan yang layak, salah satunya lewat tunjangan. Meski tidak semua, tapi secara umum itu sangat berpengaruh,” jelas Agung.
Baca Juga:
Ijazah Siswa Masih Ditahan, Agung Yansusan Tekankan Implementasi Putusan MK
Pertanian Terabaikan, Agung Yansusan Desak Pemprov Jabar Prioritaskan Ketahanan Pangan
Ia menambahkan, rasio antara jumlah guru dan siswa di wilayah selatan masih belum ideal, sehingga peningkatan jumlah tenaga pendidik juga perlu didorong agar sejalan dengan standar minimum pelayanan pendidikan.
“Penambahan guru dan pemberian tunjangan layak harus menjadi prioritas, karena dari situ akan berdampak pada peningkatan mutu belajar-mengajar dan pada akhirnya mendongkrak IPM wilayah selatan,” pungkasnya.
(Virdiya/_Usk)
