BANDUNG, TEROPONGMEDIA.ID — Melirik potensi sampah, pemerintah Indonesia mulai serius mendorong pemanfaatan sampah menjadi energi listrik. Dirjen EBTKE Kementerian ESDM mengatakan bahwa potensi Listrik dari pengolahan sampah di Indonesia mampu mencapai 3 gigawatt (GW).
Hal ini diungkapkan oleh Direktur Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Eniya Listiani Dewi. Eniya mengatakan, angka tersebut didapatkan dari perhitungan sebanyak 1,7 miliar sampah yang diolah menjadi Listrik.
“Ini perkiraan bisa sampai 2-3 GW dengan total sampah yang seperti itu. Dari situ kami akan membuat skenario di dalam Perpres agar pengembang lebih diuntungkan,” ujar Eniya saat ditemui di Jakarta Pusat, Jumat (7/3/2025).
Eniya juga mengungkapkan, apabila Indonesia mengolah 1.000 ton sampah per hari, harga Listrik yang dihasilkan dari Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) akan lebih murah dibandingkan dengan rata rata tarif Listrik saat ini.
“Karena kalau skalanya kecil-kecil, misalnya di beberapa kota tidak terkumpul menjadi satu, kan lebih tidak efisien,” tutur Eniya.
Untuk itu, dalam rangka mendorong pengolahan sampah, pemerintah tengah Menyusun Peraturan Presiden (Perpres) baru untuk mendukung upaya pemanfaatan sampah menjadi energi listrik lewat Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa).
Siapkan Perpres Baru
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mengatakan ada tiga Perpres yang rencana nya akan dijadikan satu terkait dengan pengolahan sampah ini.
Peraturan yang akan disatukan termasuk:
- Perpres Nomor 97 Tahun 2017 tentang kebijakan dan strategi nasional pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga
- Perpres Nomor 35 Tahun 2018 tentang percepatan pembangunan instalasi pengolahan sampah menjadi energi listrik berbasis teknologi ramah lingkungan
- Perpres Nomor 83 Tahun 2018 tentang penanganan sampah di laut
Menko yang akrab disapa Zulhas mengakui pengelolaan sampah di Indonesia cukup rumit akibat banyaknya aturan yang berlaku. Untuk itu, pihaknya kini akan memangkas sejumlah aturan dalam menysusun Perpres baru tersebut.
BACA JUGA:
Buat Inovasi Energi Terbarukan, Mahasiswa UM Raih Medali Emas di Indonesian Science Competition
Pemerintah Lanjutkan Kebijakan Gas Bumi Murah (HGBT), Menuju Swasembada Energi
Skema yang direncanakan pemerintah dalam aturan tersebut termasuk biaya listrik dari PLTSa yang ditetapkan sebesar 19,20 sen per kilowatt hour (kWh). Jumlah itu lebih tinggi daripada tarif listrik PLTSa yang ditetapkan PLN yaitu sebesar 13,5 sen per kWh
Zulhas menilai, tarif listrik yang diterapkan saat ini yakni sebesar 13,5 sen per kilowatt hour (kWh) tidak cukup untuk menutupi biaya pengelolaan sampah yang efektif. Selisih itu rencananya akan dipenuhi dengan subsidi dari Kementerian Keuangan.
Pemerintah tengah serius mendorong pengembangan energi baru terbarukan (EBT), salah satunya adalah melalui pemanfaatan sampah menjadi energi. Program ini diharapkan tidak hanya sebagai upaya penanganan sampah namun juga mendorong pemanfaatan energi baru terbarukan di Indonesia.
(Raidi/Budis )
