BANDUNG, TEROPONGMEDIA.ID — Kementerian Perdagangan (Kemendag) Kembali mengungkap kasus impor illegal. Produk mulai dari ban, hingga makanan dan minuman senilai Rp26,4 miliar yang berasal dari China hingga Malaysia berhasil disita.
Menteri Perdagangan, Budi Santoso menyampaikan bahwa kasus impor illegal ini terungkap usai pihaknya melakukan pengawasan post border (setelah melalui kawasan pabean) terhadap barang-barang impor yang tidak memenuhi ketentuan.
Pengawasan ini dilakukan oleh Ditjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) serta Balai Pengawasan Tertib Niaga (BPTN) Kemendag di empat daerah yakni Surabaya, Makassar, Medan, dan Bekasi.
“Hasil pengawasan Kementerian Perdagangan pada Januari-Juli 2025 telah menemukan sejumlah komoditas impor tidak sesuai ketentuan dengan nilai pabean mencapai Rp26,48 miliar,” ujar Budi saat melakukan Ekspose Barang Hasil Pengawasan di Kantor Kemendag, Jakarta, Rabu (6/8/2025).
Budi merinci produk impor ilegal atau komoditas yang tidak memenuhi ketentuan tersebut antara lain berupa ban, bahan baku plastik, plastik hilir, bahan kimia tertentu, keramik, kaca lembaran, produk elektronik, produk tertentu berupa barang tekstil, serta alat ukur dan perlengkapannya (UTTP).
Selain itu ditemukan juga produk makanan dan minuman, obat tradisional dan suplemen kesehatan, produk kehutanan, serta produk hewan yang tidak memenuhi ketentuan.
Ia mengungkapkan bahwa barang-barang impor ilegal tersebut berasal dari berbagai negara, dengan kebanyakan berasal dari China, Prancis, Vietnam, Arab Saudi, Korea Selatan dan Malaysia.
Baca Juga:
Tegas! Bulog Tak Akan Beri Bantuan Pangan Beras Bagi Pemain Judol
Nutri Jamu: Inovasi Pakan Ternak Herbal Pengganti Suplemen Impor
Dalam pengawasan impor ilegal, Budi menjelaskan pihaknya melakukan pemeriksaan terhadap 5.766 dokumen pemberitahuan impor barang (PIB). Dari hasil pemeriksaan teresebut, ditemukan sebanyak 118 PIB atau 52 pelaku usaha tidak memenuhi ketentuan.
Adapun jenis pelanggaran yang dilakukan yakni barang tidak dilengkapi dokumen Persetujuan Impor (PI), laporan surveyor, izin tipe untuk UTTP, dan nomor pendaftaran barang untuk produk wajib Standar Nasional Indonesia (SNI).
Budi menyampaikan bahwa pelaku usaha yang terbukti melakukan pelanggaran telah diberikan sanksi mulai dari surat peringatan hingga pengentian akses kepabeanan.
“Diberikan sanksi beripa surat peringatan terhadap 14 pelaku usaha, surat perintah penarikan barang dan pemusnahan barang terhadap 18 pelaku usaha, penghentian sementara akses kepabeanan terhadap dua pelaku usaha,” jelas Budi.
Pemerintah Indonesia terus melakukan pengawasan dan pengetatan terhadap barang-barang ilegal. Budi menilai, peredaran barang-barang impor ilegal tersebut sangat mengganggu industri dalam negeri yang juga berpotensi merugikan konsumen.
(Raidi/Budis)
