JAKARTA,TM.ID: Dari hasil survei politik, ekonomi dan elektabilitas untuk Capres-Cawapres di Pemilu Indonesia (SPEED), yang dilakukan Indonesia Political Expert (IPE) di bulan Januari 2024 tercatat, 50 persen responden tak merasa yakin kalau Presiden Joko Widodo (Jokowi) netral di Pilpres kali ini.
Menurut Direktur Riset dan Survei Indonesia Political Expert (IPE), Agustanto Suprayoghi, menjelaskan ketika ditanya soal netralitas presiden. Ternyata dari hasilnya sebanyak 55,20 persen responden menilai kalau presiden tidak lagi netral di Pemilu 2024.
“Ada empat hal yang dapat kami rangkum dari responden, saat ditanya mengapa mereka cenderung tidak yakin terhadap netralitas Presiden. Sebanyak 57,1 persen dari yang tidak yakin presiden netral, meyakini bahwa presiden melakukan ini karena membela Gibran Rakabuming Raka yang notabene anaknya. Lalu 21,2 persen responden berpendapat, bahwa ini dikarenakan kedekatan presiden dengan Prabowo,” jelas Agus, Sabtu (27/1/2024).
BACA JUGA: Survei JJI: Elektabilitas Prabowo-Gibran Tembus 53,2% Pilpres di Satu Putaran
Agus juga mengungkapkan, SPEED sebtulnya memotret soal masalah ketidakpuasan rakyat dari survei pertama yang dilakukan di rentang Agustus-September 2023.
Dari angka awal hasil survei pertama dijadikan landasan (baseline), untuk melihat bagaimana tingkat kepuasan masyarakat terhadap bidang tertentu di tiap waktunya.
Agus juga menerangkan, selain mengulik elektabilitas hal yang ditanyakan kepada responden dalam survei tersebut turut menyentuh tentang kondisi ekonomi, politik, penegakan hukum dan pemberantasan korupsi di Indonesia.
Khusus buat survei di putaran Januari 2024 ada penambahan pertanyaan yang diajukan kepada responden. Hal itu tentang netralitas penyelenggara pemilu, netralitas TNI, Polri, pejabat, kepala daerah dan netralitas presiden.
Berikutnya yang turut diungkapkan responden yang tidak merasa yakin kalau presiden netral adalah sebanyak 12,4 persen. Kalau melihat hal ini, penyebabnya karena secara politik presiden saat ini berseberangan dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.
Kemudian dengan netralitas TNI, Polri, KPU, dan perangkat daerah dari survei yang telah dilakukan menurut Agus, tercatat 49,8 persen responden tidak yakin Polri netral. Sementara persentase TNI tidak netral sedikit lebih rendah yakni 46,7 persen saja.
Agus membeberkan ada tiga alasan utama rakyat meragukan netralitas TNI pada Pilpres 2024. Dari hasil survey mayoritas mereka yang meragukan netralitas TNI berpendapat, jika apa yang dilakukan TNI dikarenakan tekanan dari presiden 47,7 persen, pimpinan TNI dijanjikan jabatan lebih tinggi 29,9 persen dan kembalinya dwifungsi TNI 16,4 persen.
Sementara untuk alasan yang meragukan netralitas Polri adalah tekanan dari presiden 49,1 persen, pimpinan Polri dijanjikan jabatan lebih tinggi 30,4 persen dan dijanjikan anggaran lebih besar 14,4 persen.
Dari survei yang dilaksanakan di bulan Januari 2024 tersebut, turut memotret soal ketidaknetralan kepala daerah di Pilpres 2024. Tercatat 51,1 persen responden merasa tidak yakin kepala daerah netral.
Adapun alasan utamanya kenapa kepala daerah tidak netral karena ada tekanan dari presiden 48,1 persen, penjabat kepala daerah dijanjikan jabatan lebih tinggi 24,3 persen dan pemda dijanjikan tambahan anggaran 20,2 persen.
“Kami juga menemukan 47,9% responden tidak yakin KPU netral karena tekanan kekuasaan, imbalan materi dari kontestan dan dijanjikan jabatan,” jelas Agus.
Agus menjelaskan dari survei yang sudah dilakukan di seluruh kabupaten/kota Indonesia tepatnya di 416 kabupaten dan 98 kota, sebanyak 45,8 persen responden tidak yakin Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bisa tegas dalam menindak para pelanggar pemilu kali ini.
BACA JUGA: Survei TBRC: Satu Putaran Buat Prabowo-Gibran Elektabilitas Diatas 50 Persen
Bawaslu dinilai tidak tegas karena tekanan kekuasaan 47,2 persen, imbalan materi dari kontestan 22,6 persen, dan dijanjikan jabatan 17,1 persen.
Perlu diketahui kalau SPEED adalah Survei yang dilaksanakan secara berkala oleh IPE dengan kriteria responden survei adalah warga negara Indonesia yang telah mempunyai hak pilih, terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT), berusia 17 tahun dan telah menikah.
Survei ini menggunakan metode pengambilan sampel secara purposive random sampling. Jumlah responden 2.400 orang dengan sampling error dua persen, tingkat kepercayaan 95 persen.
