BANDUNG, TEROPONGMEDIA.ID — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku, dalam waktu dekat akan berkordinasi dengan Pemerintah Pusat (Pempus) untuk mengurus pengelolan kawasan Gunung Botak itu secara teratur. Sebab, Gubenur Maluku, Hendrik Lewerissa menegaskan, kawasan tambang ilegal Gunung Botak di Pulau Buru tidak bisa dibiarkan seperti tidak bertuan.
Sampai saat ini, Gunung botak telah memakan banyak korban meninggal dunia.
“Memang kedepan itu pemerintah provinsi akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian ESDM dan kementerian Investasi terkait pengelolaan Gunung Botak. Untuk itu Gunung Botak tidak bisa dibiarkan seperti tidak bertuan,” tegas Hendrik, dikutip Senin (17/3/2025).
Negara, kata Hendrik, harus hadir disana dan melihat langsung aktivitas pertambangan. Dan pertambangan tidak boleh harus seperti sekarang yang semua orang bisa datang lalu melakukan aktifitas pertambangan ilegal begitu saja.
“Mereka datang lalu menjadi penambang ilegal, lalu kemudian menjadi korban. Dan setau saya korban di Gunung botak itu bukan baru sekarang saja, tapi dulu juga sudah ada korban,” ungkapnya.
Oleh karena itu, ia mengatakan pemerintah harus segera membenahi tata pengelolaan Gunung Botak sesuai dengan aturan yang berlaku.
“Kita tahu bahwa ada undang-undang Minerba (Mineral dan Batu Bara) yang baru, memberi kemungkinan Koperasi bisa memiliki hak untuk mengelolah pertambangan. Seperti Koperasi, Ormas dan sebagainya.Nanti dikelola saja sesuai aturan saja,” ujarnya.
Bagi Hendrik, selaku Gubenur Maluku, yang paling penting itu semua Sumber Daya Alam (SDA) di Maluku ini dikelola sesuai dengan aturan yang berlaku, tidak bisa dikelola secara ilegal atau tanpa aturan. Itu tidak bisa. Negara harus hadir disana.
“Tentu saja kami prihatin dengan jatuhnya korban aktifitas di Gunung Botak. Itu tidak perlu terjadi kalau kawasan Gunung Botak itu dikelola secara baik. Jadi itu harapan saya terkait dengan insiden di Gunung Botak,” ucapanya.
Soal izin aktifitas, lanjut mantan Anggota DPR RI, Fraksi Gerindar itu bahwa, semua itu berada pada kewenangan pemerintah pusat. Gubernur hanya merekomendasikan.
BACA JUGA:
Tambang Emas Ilegal Gunung Botak Maluku Longsor, 7 Orang Tewas
Gunung Ibu Kembali Erupsi, Ini 5 Dampak Bahaya Hujan Abu Vulkanik
“Jadi kita sudah sampaikan juga kepada pa Menteri SDM, Bahlil Lahadalia, pada waktu Retret di Magelang. Saya minta pemerintah pusat segera turun tangan menangani kawasan Gunung Botak supaya manfaatnya bisa dirasakan untuk daerah termasuk rakyat pemegang hak ulayat dan masyarakat lokal,” kata dia.
Yang paling penting, tambah Hendrik, dampak lingkungannya diminimalisir, dan tertangani dengan baik. Katanya, gubenur hanya sebatas rekomendasi.
Hendri mengungkapkan jika masalah biota yang mati karena merkuri dan arsenik dan juga Sianida bisa teratasi, maka dampak lingkungan dapat ditangani secara baik.
(Virdiya/Aak)
