JAKARTA, TEROPONGMEDIA.ID — Sekretaris Bidang Kebijakan Ekonomi DPP Partai Golkar, Abdul Rahman Farisi, menilai, hasil survei yang menempatkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia pada posisi buncit selama satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tidak mencerminkan realitas kinerja di lapangan.
Ia melihat, Ketua Umum Golkar itu telah menunjukkan capaian signifikan yang membawa perubahan besar di sektor energi Indonesia, mulai dari peningkatan akses hingga pembenahan tata kelola yang tegas.
“Kami melihat hasil survei mengabaikan fakta implementasi di lapangan. Penilaian yang menempatkan Menteri Bahlil pada posisi terburuk kami nilai tidak proporsional. Kebijakan demi kebijakan lahir dengan semangat keberpihakan pada rakyat sesuai Asta Cita Presiden Prabowo,” ujar Abdul Rahman di Jakarta, Senin (20/10/2025).
Ia menegaskan, capaian nyata Bahlil, mulai dari pelaksanaan Program Listrik Desa hingga investasi dalam jumlah besar, menjadi bukti nyata yang bertolak belakang dengan hasil survei yang beredar.
Terlebih pada bidang pemerataan energi, Program Listrik Desa dan Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) menjadi prioritas. Bahlil dinilai getol terlibat dalam memastikan wilayah-wilayah yang selama ini belum mendapatkan akses listrik, bisa segera tersambung dan menikmati layanan energi.
Sementara dalam sektor pertambangan yang pro terhadap masyarakat kecil, pemerintah mengambil langkah progresif dengan membuka ruang bagi koperasi, UMKM, serta lembaga keagamaan untuk mengelola tambang. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2025.
BACA JUGA:
Hasil Survei IndoStrategi Nilai Bahlil Jeblok, Apa Penyebabnya?
Selain itu, dalam upaya meningkatkan akuntabilitas sektor energi, Kementerian ESDM di bawah kepemimpinan Bahlil juga bersikap tegas terhadap pelanggaran. Ratusan izin perusahaan tambang dibekukan karena tidak memenuhi kewajiban jaminan reklamasi (Jamrek), dan tambang ilegal ditertibkan untuk menciptakan tata kelola yang lebih adil dan berkelanjutan.
“Bahkan, di sektor hulu migas, upaya peningkatan produksi dan manfaat langsung dilakukan dengan menghidupkan kembali sumur tua serta melibatkan masyarakat melalui perbaikan tata kelola sumur rakyat,” katanya.
Abdul Rahman menilai bahwa berbagai kebijakan yang berpihak kepada masyarakat ini telah berkontribusi pada penguatan ekonomi nasional. Hingga pertengahan tahun 2025, total investasi di sektor ESDM tercatat sebesar Rp225 triliun—angka tertinggi dalam lima tahun terakhir. Sementara itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor ini telah mencapai Rp138 triliun.
Ia juga menanggapi persepsi negatif terhadap Menteri Bahlil dengan menyebut bahwa kritik tersebut merupakan sinyal dari adanya perubahan besar yang tengah dijalankan.
“kami berharap semua pihak menilai kinerja berdasarkan fakta implementasi dan data resmi, bukan hasil survei opini yang terbatas dan berpotensi menggiring persepsi,” ujarnya.
(Saepul)
