JAKARTA, TEROPONGMEDIA.ID — Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka menegaskan bahwa Kantor Wakil Presiden telah membuka layanan pengaduan masyarakat yang secara aktif akan membantu menyelesaikan permasalahan warga, termasuk kesulitan membayar uang sekolah (SPP) dan penebusan ijazah.
Pernyataan itu disampaikan Gibran setelah melakukan kegiatan ibadah bersama jemaah di Masjid Al-Falaah, Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan, Kamis malam (19/2/2026).
Menurut Gibran, kehadiran layanan aduan tersebut bukan hanya dimaksudkan sebagai bentuk layanan administratif, tetapi sebagai bentuk kehadiran negara di tengah masyarakat yang mengalami kesulitan dalam kehidupan sehari-hari.
“Warga biasanya ke kantor kami, mengeluh masalah apapun, (seperti) tebus ijazah, uang SPP-nya tidak bisa membayar, itu bisa diselesaikan di kantor kami, di Kebon Sirih,” kata Gibran.
Layanan pengaduan ini dibuka setiap hari kerja, yakni Senin sampai Jumat, dan masyarakat dipersilakan datang secara langsung ke Kantor Wapres di Kebon Sirih, Jakarta Pusat.
Gibran menyebut pihaknya siap menerima masukan, keluhan, serta aspirasi dari warga secara langsung agar bisa dirumuskan solusi yang tepat dan cepat.
Baca Juga:
Gibran Mulai Berkantor di IKN pada 2026, 50 Staf Sekretariat Wapres Telah Dikirim
Wapres Gibran Tinjau MBG di Wamena, Pastikan Kualitas Nutrisi Siswa Papua
Mendengar Keluhan Warga Secara Langsung
Pernyataan Gibran itu disampaikan usai ia melaksanakan Salat Isya dan Tarawih berjemaah bersama warga setempat. Dalam kesempatan tersebut, Gibran juga menyampaikan salam dari Presiden Prabowo Subianto, yang saat itu sedang melakukan tugas di luar negeri. Ia mengajak warga mendoakan kelancaran tugas kepala negara.
“Salam hangat Bapak Ibu dari Bapak Presiden Prabowo. Saat ini beliau sedang bertugas di luar negeri. Kita doakan semoga beliau sehat, panjang umur, dan diberikan kelancaran dalam menjalankan tugasnya,” ucapnya.
Gibran Rakabuming Raka juga menjelaskan pemilihan masjid di kawasan permukiman padat penduduk sebagai lokasi dialog, bukan tanpa alasan.
Ia sengaja memilih tempat yang dekat dengan kehidupan warga agar dapat mendengar langsung aspirasi serta berbagai persoalan yang mereka hadapi, terutama isu sosial dan ekonomi yang kerap mencuat dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di tingkat wilayah.
“Ini akan kami gali dulu Pak RW, dan kami akan coba carikan solusinya,” tegasnya.
Pelayanan pengaduan seperti ini sejatinya bukan hal baru di lingkungan pemerintahan. Pada akhir 2024, layanan “Lapor Mas Wapres” resmi diluncurkan untuk menerima aduan masyarakat secara langsung di Istana Wakil Presiden. Bahkan, pada hari pertama dibuka, tercatat lebih dari 55 pengaduan masuk dari warga yang ingin menyampaikan berbagai persoalan.
Program serupa pun terus dihadirkan sebagai ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, keluhan, maupun hal-hal yang dinilai penting agar dapat segera ditindaklanjuti oleh pemerintah.
(Magang UIN Sunan Gunung Djati Bandung/Khusnul Yulida)
