JAKARTA, TEROPONGMEDIA.ID — Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandyo Budi Revita membantah keras adanya tuduhan bahwa aparat keamanan membiarkan aksi anarkis massa dengan tujuan menerapkan darurat militer.
Penegasan itu disampaikannya di Gedung DPR RI, Jakarta, pada Senin (1/9/2025), usai menghadiri rapat tertutup dengan Komisi I DPR RI.
Narasi Darurat Militer sempat jadi trending topic di media sosial X, di mana kondisi ini menjadi kekhawatiran publik.
“Tidak ada kita mau ngambil alih (darurat militer), tidak ada,” tegas Tandyo.
Dijelaskannya, penanganan demonstrasi sejak awal merupakan ranah utama Kepolisian Republik Indonesia (Polri), sementara peran TNI hanyalah membantu pengamanan untuk memastikan situasi tetap kondusif.
“Kita taat konstitusi, kita memberikan bantuan kepada institusi lain tentunya atas dasar regulasi dan permintaan saat itu,” ujarnya.
Tandyo menambahkan, komitmen kerja sama TNI dan Polri untuk memulihkan stabilitas keamanan semakin menguat setelah Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan langsung kepada Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto dan Kepala Polri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo pada Sabtu (30/8).
Dalam pertemuan tersebut, Presiden meminta kedua pimpinan institusi untuk memperkuat koordinasi guna meredam aksi-aksi anarkis yang kerap terjadi.
“Jadi, tidak ada kita mau ambil alih karena itu disampaikan bahwa yang di depan kan Polri dulu, baru setelah itu ada kondisi seperti ini, ya barulah kita jadi satu dengan Polri,” jelas Tandyo.
Menanggapi ramainya istilah ‘Darurat Militer’ yang menjadi trending topic di media sosial X, Wakil Panglima TNI menegaskan bahwa institusinya solid di bawah satu komando bersama Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI.
“Kalau ada anggapan seperti itu, tentunya itu sangat salah. Jauh dari apa yang kita lakukan,” katanya.
Di tempat yang sama, Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan Taufanto menyatakan keprihatinannya atas kondisi kekacauan beberapa hari terakhir.
BACA JUGA
Darurat Militer Korea Selatan Akibat Partai Oposisi, Ini Penyebabnya!
Menurutnya, tindakan anarki tidak dapat ditoleransi. Donny menyampaikan bahwa Presiden Prabowo, melalui Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, telah memerintahkan Panglima TNI dan Kapolri untuk mengambil tindakan tegas dan terukur.
“Bapak presiden menyampaikan bahwa silakan rakyat menyampaikan aspirasi yang murni… tapi jangan terus kemudian ditunggangi sehingga mengakibatkan tindakan-tindakan anarkis,” ujar Donny. Ia mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan negara dan tidak membiarkan aksi-aksi yang menciptakan kekacauan.
(Aak)
